TRIBUNNEWS.COM – Green Party atau Partai Hijau di Inggris akhirnya menyatakan perang yang dikobarkan Israel di Jalur Gaza sebagai tindakan genosida.

Partai Hijau menjadi partai pertama di negara itu yang menyatakan hal tersebut.

Dalam Pemilu Inggris pada Juli lalu, isu mengenai Gaza menjadi bagian penting dalam kampanye partai itu.

Partai Hijau berhasil memperoleh empat kursi. Sebelumnya, partai itu belum pernah mendapatkan kursi sebanyak itu.

Dalam konferensi tahunan pada Minggu (8/9/2024), partai itu menganggap serangan Israel ke Gaza sebagai genosida.

Partai itu juga mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel.

"Kami menegaskan komitmen kami untuk mendukung BDS di dalam komunikasi internal dan eksternal ke depannya," demikian pernyataan partai itu dikutip dari Middle East Eye.

"Mendukung gerakan BDS itu penting untuk menegaskan bahwa Israel memikul tanggung jawab, untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina mengenai kesetaraan dan penentuan nasib sendiri, dan untuk menunjukkan bahwa dukungan kita, sebagai sebuah bangsa, tidak performatif."

Mosi itu diusulkan oleh kelompok baru yang disebut sebagai Greens for Palestine.

Mothin Ali, politikus Partai Green di Leeds, menyebut partainya telah memperlihatkan "kepemimpinan dalam persoalan genosida Gaza".

"Sangat penting bagi semua orang yang mencintai perdamaian untuk melakukan apapun, sesuai dengan kemampuannya, untuk menghentikan pembantaian [di Gaza]," ujar Ali.

Baca juga: Tuntut Diakhirinya Perang, Sekjen PBB: Saya Belum Pernah Lihat Tingkat Kematian seperti di Gaza

Dia mengatakan partainya sependapat dengan opini masyarakat mengenai persolana Gaza.

"Kami memahami bahwa partai kami dan masyarakat luas mendukung permintaan adanya gencatan senjata dan penghentian genosida."

Minta pengiriman senjata ke Israel dihentikan

Partai Hijau juga meminta pengiriman senjata dari Inggris ke negara Zionis diakhiri.

"Gaza adalah persoalan besar dalam pemilu [Inggris]. Seperempat pemilih Green menyebut hal itu sebagai alasan mereka memilih Green," ujar Chris William yang menjadi juru kampanye Green pada Jumat (6/9/2024).

Sejak 17 Oktober 2023, Green sudah menyuarakan gencatan senjata di Gaza. Pandangan Green itu berkebalikan dengan Partai Buruh yang awalnya mendukung invasi Israel di Gaza.

Sekretaris Muslim Greens, Aasiya Bora, menyebut partainya telah membuat sejarah baru dengan mengeluarkan mosi di atas.

"Greens untuk Palestina, terdiri atas orang-orang bersemangat dari seluruh Partai Green, yang tanpa kenal lelah telah mengupayakan ini," ucap Bora.

Sementara itu, salah satu legislator Partai Green, Adrian Ramsay, menyindir pemerintahan Partai Buruh di Inggris.

Ramsay menyebut keputusan pemerintah hanya menghentikan sebagian pengiriman senjata ke Israel sebagai tindakan setengah hati.

Baca juga: Netanyahu Menyebut Tidak ada Kesepakatan Gencatan Senjata yang Sedang Dibuat

Pekan lalu pemerintah Inggris mengumumkan penghentian 30 dari 350 ekspor senjata ke negara Zionis.

Wakil Ketua Partai Green, Zack Polanski, mengatakan perdamaian hanya bisa terjadi jika pemerintah berhenti terlibat dalam tindakan kekerasan.

"Kita harus menghentikan pengiriman senjata ke Israel dan ke semua negara yang melanggar hukum internasional," kata Polanski.

Dikutip dari Reuters, ekspor senjata dari Inggris hanya menyumbang kurang dari 1 persen dari seluruh senjata yang diterima Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Senin (2/9/2024), mengatakan penghentian pengiriman senjata itu tak akan berdampak besar bagi keamanan Israel.

Lammy menyebut Inggris terus mendukung hak Israel untuk membela diri.

"Tentu saja kami mengakui perlunya Israel membela diri untuk melawan ancaman keamanan, tetapi kami sangat khawatir dengan metode yang digunakan Israel, dan laporan korban sipil dan hancurnya infrastruktur sipil," kata Lammy.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan keputusan Inggris menghentikan ekspor senjata adalah hal yang mengecewakan.

Menurut Katz, keputusan itu "mengirim pesan yang sangat problematik" kepada Hamas di Gaza.

(Tribunnews/Febri)