TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk tidak memotong sebagian bantuan militer ke Mesir tahun ini.

Keputusan ini berdasarkan kepentingan keamanan nasional AS di kawasan tersebut dan penghargaan atas upaya Mesir dalam menengahi perundingan gencatan senjata yang masih berlangsung antara gerakan Hamas dan Israel di Jalur Gaza.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, memberi tahu Kongres AS pada Rabu (11/9/2024), mereka akan memberikan bantuan militer kepada Mesir senilai $1,3 miliar (Rp 20 triliun).

Ini adalah pertama kalinya Mesir menerima bantuan dalam jumlah penuh sejak 2020.

"Kami tidak akan membatasi bantuan militer apa pun ke Mesir, dan ini penting untuk mendorong perdamaian regional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Rabu.

"Keputusan ini penting untuk memperkuat perdamaian regional dan kontribusi Mesir yang spesifik dan berkelanjutan terhadap prioritas keamanan nasional AS," tambahnya.

"Terutama untuk menyelesaikan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, memulangkan para sandera ke rumah mereka, meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, dan membantu mencapai penghentian permanen pertempuran antara Hamas dan Israel," lanjutnya.

Mesir mengambil peran sebagai mediator bersama Qatar dan AS untuk menengahi perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza.

Israel masih melancarkan serangannya di Jalur Gaza setelah Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

Kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 40.988 jiwa dan 94.826 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (10/9/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, menurut laporan Xinhua.

Israel memperkirakan, kurang lebih ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza.

Baca juga: Uni Eropa Berupaya Tengahi Masalah Israel dan Mesir di Koridor Philadelphia

AS: Mesir Perbaiki Sikap soal Krisis Hak Asasi Manusia

Mesir menghadapi protes antipemerintah pada 2020, yang melawan kekuasaan Presiden Mesir, Abdul Fattah as-Sisi, seorang jenderal yang berkuasa setelah melakukan kudeta pada tahun 2014.

Otoritas Mesir menangkap lebih dari 4.400 orang dalam kampanye penangkapan massal, termasuk para aktivis politik atau orang yang dianggap pembangkang.

AS sebagai negara yang menjalin kerja sama militer dengan Mesir, menahan sekitar $320 juta bantuan militer sejak 2020, sebagai protes atas krisis hak asasi manusia di Mesir.