Untuk melepaskan pembatasan itu, Menteri Luar Negeri AS harus menyatakan Mesir telah mematuhi berbagai persyaratan hak asasi manusia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan, tahun ini Mesir melakukan upaya yang cukup untuk membebaskan tahanan politik, sehingga Mesir berhasil meloloskan seluruh dana militer $95 juta dan $225 juta yang ditahan AS sejak 2020.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan tahun ini AS akan mengesampingkan persyaratan terkait jumlah $225 juta, yang dikaitkan dengan catatan hak asasi manusia Mesir.

Antony Blinken telah mengeluarkan pengecualian serupa mengenai kondisi hak asasi manusia tahun lalu, tapi menahan sebagian dari bantuan militer karena kegagalan Mesir untuk mencapai kemajuan yang jelas dan konsisten dalam pembebasan tahanan politik.

"Mesir telah memenuhi persyaratan hak asasi manusia dan konsisten dalam membebaskan tahanan politik, memberikan tahanan proses hukum yang wajar, mencegah pelecehan dan intimidasi terhadap warga negara AS," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti diberitakan Al Jazeera.

"Mesir juga mengajukan rancangan undang-undang untuk mereformasi penahanan praperadilan dan hukum pidana yang luas, membebaskan lebih dari 950 tahanan politik sejak September 2023, mengakhiri larangan perjalanan dan pembekuan aset terkait pendanaan asing untuk LSM (di Mesir)," lanjutnya.

AS berharap Mesir dapat melakukan lebih banyak tindakan untuk memperkuat hubungan kedua negara dan menjamin hak asasi manusia di Mesir.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel