Kim Jong Un Tinjau Fasilitas Pengayaan Uranium, Dorong Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara
Korea Utara pertama kalinya merilis foto pengayaan uranium pada Jumat (13/9/2024). Presiden Korea Utara, Kim Jong Un sedang meninjau fasilitas itu.
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara pertama kalinya merilis foto pengayaan uranium pada Jumat (13/9/2024).
Di mana, Presiden Korea Utara, Kim Jong Un sedang meninjau fasilitas tersebut.
"Kim mengunjungi Institut Senjata Nuklir dan basis produksi bahan nuklir kelas senjata," Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah melaporkan pada hari Jumat.
Tujuan Kim Jong Un mengunjungi fasilitas tersebut adalah meminta lebih banyak sentrifus untuk meningkatkan persenjataan senjata nuklir negaranya.
"Pemimpin Korea Utara menekankan perlunya menambah jumlah sentrifus untuk meningkatkan secara eksponensial senjata nuklir untuk pertahanan diri," lapor KCNA, dikutip dari Al Jazeera.
Dalam foto-foto yang dirilis, terlihat Kim berjalan di antara deretan panjang sentrifus logam.
Sepanjang perjalanannya, Kim terlihat sedang diberi pengarahan oleh para ilmuwan.
Namun KCNA tidak mengatakan kapan Kim mengunjungi fasilitas tersebut dan di mana lokasinya, dikutip dari AP News.
Meski begitu, Korea Utara diyakini mengoperasikan beberapa fasilitas pengayaan uranium, termasuk satu di lokasi nuklir Yongbyon.
Dalam kunjungan tersebut, Kim mendesak para pekerja untuk memproduksi lebih banyak bahan untuk senjata nuklir taktis, dan mengatakan persenjataan nuklir negara itu penting untuk menghadapi ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya.
"Senjata tersebut dibutuhkan untuk pertahanan diri dan kemampuan untuk melakukan serangan pendahuluan,”katanya, dikutip dari NBC News.
Menurut para ahli, pertama kalinya Korea Utara secara tiba-tiba merilis foto tersebut dapat dimaksudkan untuk memengaruhi pemilihan presiden AS pada bulan November.
Baca juga: Korea Utara Tingkatkan Persenjataan Nuklir, Rudal Balistik Jatuh di Laut Jepang
"Gambar-gambar tersebut merupakan "pesan kepada pemerintahan berikutnya bahwa denuklirisasi Korea Utara tidak mungkin dilakukan", kata analis senior di Institut Korea untuk Penyatuan Nasional, Hong Min.
“Ini juga merupakan pesan yang menuntut negara lain untuk mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir,” tambahnya.
