TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, mengatakan Israel berusaha menutup UNRWA.

Philippe Lazzarini menyebut, hal ini dilakukan pemerintah Israel setelah gagal membujuk donor Barat untuk berhenti mendanainya dengan alasan tuduhan tentang hubungan antara staf UNRWA dan Hamas.

“Upaya yang disengaja untuk melenyapkan UNRWA dan mencegahnya beroperasi akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi sistem multilateral, PBB, dan perjuangan transisi Palestina menuju penentuan nasib sendiri,” kata Lazzarini, Sabtu (14/9/2024), dilansir The Guardian.

Dalam pernyataannya, Lazzarini juga menyerukan penyelidikan independen, dengan menunjukkan jumlah total staf UNRWA yang tewas dalam konflik sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 220 orang.

“Ada upaya yang disengaja untuk melenyapkan dan membubarkan badan tersebut dan alasan di balik itu tidak ada hubungannya dengan masalah netralitas, tetapi ada tujuan politik di baliknya," katanya.

"Kita tidak boleh keliru bahwa ini bukan sekadar serangan terhadap UNRWA, tetapi terhadap sistem multilateral yang lebih luas dan PBB."

"Ini adalah kampanye untuk membubarkan UNRWA dan mengusir komunitas kemanusiaan yang lebih luas," terang Philippe Lazzarini.

Lazzarini lalu menunjukkan tiga rancangan Undang-undang yang sedang dibahas di parlemen Israel.

Pertama, yakni untuk melabeli UNRWA sebagai organisasi teroris.

Kemudian, yang lain untuk mencabut semua kekebalan dari staf UNRWA.

Lalu, yang ketiga untuk menolak akses UNRWA ke gedung-gedung yang berada di bawah kendali Israel.

Baca juga: Iran Pertimbangkan Balasan yang Efektif untuk Israel: Saat Ini Saja Psikologis Mereka Tertekan

Ia mengatakan rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan besar.

Selain itu, Lazzarini mengatakan pemerintah Israel tidak memperbarui visa untuk staf utama UNRWA dan LSM.

"Tidak masuk akal jika negara anggota PBB menyebut badan PBB yang mandatnya berasal dari Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi teroris."