TRIBUNNEWS.COM - Resolusi Majelis Umum PBB agar Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya di Palestina dalam waktu satu tahun telah disahkan dengan suara mayoritas pada hari Rabu (18/9/2024).

Sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat (AS), termasuk di antara negara-negara yang menentang.

Sementara itu, 124 negara memberikan suara mendukung, 14 negara menentang resolusi tersebut dan 43 abstain alias tidak memberikan suara.

Resolusi tersebut mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menarik pasukan militernya, kemudian segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru, mengevakuasi semua pemukim dari tanah yang diduduki, dan membongkar sebagian tembok pemisah yang dibangunnya di dalam wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Selanjutnya, resolusi juga menuntut Israel mengembalikan tanah dan aset lain yang telah disita sejak 1967.

Selain AS, Argentina, Hungaria, dan Paraguay juga memberikan suara menentang resolusi tersebut.

Ada juga Papua Nugini, tetangga Indonesia yang melakukan hal yang sama dengan AS hingga Argentina.

Baca juga: Populer Internasional: Sosok Wanita Dituduh Pembuat Pager yang Meledak - Hizbullah Bombardir Galilea

Berikut 14 Negara Tolak Resolusi PBB agar Israel Akhiri Perang dengan Palestina:

1. Amerika Serikat
2. Argentina
3. Hungaria
4. Paraguay
5. Palau dari Oseania
6. Mikronesia
7. Nauru
8. Fiji
9. Tonga
10. Tuvalu
11. Papua Nugini
12. Malawi dari Afrika Timur
13. Republik Ceko dari Eropa
14. Israel

Manuver Argentina

Mengutip TheNationalNews, patut dicatat, Argentina, negara Amerika Selatan, telah lama memiliki kebijakan pro-Palestina.

Kebijakan tersebut kemudian dibatalkan pada bulan Mei setelah negara itu mengakui Palestina sebagai negara, sebelum dua bulan kemudian menetapkan Hamas sebagai kelompok teroris.

Presiden Argentina Javier Milei telah mendekatkan negaranya dengan Israel dan AS dalam beberapa bulan terakhir, bahkan mengunjungi Yerusalem pada bulan Februari dan mempublikasikan pandangan keagamaannya setelah berpindah agama menjadi Yahudi tiga tahun lalu.

Posisi Hungaria terhadap Israel tetap tidak berubah.

Hungaria telah lama menjadi pendukung dan sekutu Israel, dan merupakan satu-satunya negara anggota UE yang tidak meminta Israel menghentikan serangannya ke Rafah pada bulan Mei, dalam perang yang terus berlanjut di Gaza, sebagai bagian dari deklarasi bersama di antara negara-negara anggota UE lainnya.

Lebih dari 41.200 warga Palestina tewas dalam perang Israel di Gaza, dan 95.550 orang terluka, sementara sedikitnya 10.000 orang lainnya hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

Paraguay memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Israel tetapi hubungannya rumit.

Pada tahun 2018, Presiden Horacio Cartes mengatakan ia akan memindahkan kedutaan besar negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem – yang secara efektif mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel, mengikuti jejak Donald Trump , yang melakukan langkah kontroversial yang sama.

Keputusan Paraguay akhirnya dibatalkan di bawah presiden baru Mario Abdo Benitez dan kedutaan dipindahkan kembali ke Tel Aviv, yang memicu kemarahan dari Israel, yang menutup kedutaannya di Paraguay.

Enam tahun kemudian, Presiden Paraguay saat ini Santiago Peña menyatakan dukungannya terhadap Israel, dengan mengatakan ia akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem dan pada gilirannya menghadiri peresmian kedutaan besar Israel di ibu kota Asuncion pada hari Rabu – hari pemungutan suara PBB – di mana utusannya memberikan suara menentang resolusi tersebut untuk menunjukkan dukungan lebih lanjut kepada Israel.

Menjelang pemungutan suara, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kerajaan mengutuk "kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina".

Putra Mahkota mengatakan kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Ancaman MBS

Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman pada hari Rabu (18/9/2024) mengatakan Arab Saudi tidak akan mengakui Israel.

Hal ini ditegaskannya jika Palestina tidak berdiri sendiri sebagai negara.

Putra raja yang akrab disapa MBS ini juga mengutuk keras penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Kerajaan tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," jelasnya seperti diberitakan Shafaq.

"Kami menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” imbuhnya.

Ia menekankan, perjuangan Palestina tetap menjadi prioritas utama bagi Arab Saudi.

Tak lupa, MBS turut menyampaikan rasa terima kasih kepada negara-negara yang telah mengakui negara Palestina.

MBS mengatakan Arab Saudi bertujuan untuk meningkatkan keamanan regional dan internasional melalui solusi diplomatik.

Kemudian menekankan komitmen Kerajaan terhadap kebijakan bertetangga baik.

Pemimpin Saudi tersebut menyampaikan pernyataan dalam pidato tahunannya di hadapan Dewan Syura penasehat, yang disampaikannya atas nama Raja Salman.

Dewan tersebut mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MBS pada hari Rabu sebelum ia menyampaikan pidatonya.

Baca juga: Israel Nyatakan Siap Memulai Perang Baru Lawan Hizbullah Pasca Lebanon Diguncang Ledakan Bom Pager

Palestina Sambut Resolusi PBB 

Pasca putusan itu dilontarkan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut resolusi tersebut dan menganggap ini sebagai langkah bersejarah. 

Abbas pun mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk terus mengambil langkah-langkah guna menekan Israel untuk mematuhi resolusi PBB.

Hal senada juga diungkap Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.

Dalam keterangan resminya ia menyatakan bahwa hasil pemungutan suara ini adalah titik balik penting dalam perjuangan Palestina untuk kebebasan dan keadilan.

Menurutnya, resolusi tersebut mencerminkan dukungan dunia terhadap hak-hak rakyat Palestina yang telah lama tertindas.

Sebagai informasi, resolusi ini diajukan oleh Palestina pada tahun ini memiliki hak istimewa di PBB, yakni dapat mengajukan proposal di Majelis Umum meski hanya berstatus pengamat.

Meskipun resolusi Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat, namun Israel telah mengecam draf resolusi terbaru itu yang menyebutnya sebagai kebijakan "tercela".

Menurut Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon diadopsinya resolusi itu hanya akan menjadi hadiah bagi terorisme

(Tribunnews / Chrysnha, Namira Yunia)