TRIBUNNEWS.COM - Media pemerintah Korea Utara (Korut) melaporkan situasi pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Pemberitaan tersebut merinci fakta bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Yoon Suk Yeol.

Surat kabar tersebut melaporkan secara rinci pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12/2024).

Kemudian, pada Jumat (27/12/2024), pemakzulan mantan penjabat Presiden dan Perdana Menteri Han Duck Soo juga diberitakan.

Lalu, pada Selasa (31/12/2024), surat perintah penangkapan untuk Yoon diterbitkan dan diserahkan kepada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.

Rodong Sinmun juga melaporkan adanya konflik antara partai berkuasa dan oposisi terkait serangkaian pemakzulan.

Surat kabar tersebut menyebutkan unjuk rasa yang diadakan untuk mendukung dan menentang langkah-langkah tersebut.

Rodong Sinmun juga melaporkan isi surat yang dikirim oleh Yoon kepada para pendukungnya.

Dikutip dari Korea JoongAng Daily, laporan dari Pyongyang dianggap sebagai upaya untuk menyoroti kekacauan politik di Korea Selatan, sekaligus memamerkan stabilitas politik dan kelembagaan di rezim Korea Utara.

Mereka juga ingin menanamkan persepsi negatif terhadap masyarakat Korea Selatan berdasarkan situasi negara yang bermusuhan.

Surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun, melaporkan "sejak darurat militer 3 Desember di Korea Selatan, insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi satu demi satu."

Rodong Sinmun mengklaim surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tokoh-tokoh penting termasuk presiden, yang melumpuhkan urusan negara dan semakin memperluas kekacauan sosial politik.

Baca juga: Penyidik Korsel Minta Bantuan Penjabat Presiden Tangkap Yoon Suk Yeol

Kritik terhadap Demokrasi Korea Selatan

Dalam laporannya, surat kabar tersebut mengklaim bahwa media asing melaporkan Korea Selatan semakin terjerumus ke dalam kekacauan politik.

Rodong Sinmun juga mengkritik Korea Selatan karena sistemnya runtuh meskipun terus-menerus membicarakan demokrasi liberal.