Salah satu tindakan yang menyebabkan masalah hukum bagi Yoon adalah deklarasi darurat militer yang ia buat pada 3 Desember, yang kemudian memicu pengiriman pasukan bersenjata ke Parlemen Korea Selatan.

Malam itu, video yang tersebar menunjukkan pasukan bersenjata dan berseragam lengkap berhadapan dengan anggota Parlemen.

Anggota Parlemen tersebut mencoba menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran saat bersiap memberikan suara untuk menentang perintah darurat militer tersebut.

Dalam waktu enam jam setelah darurat militer diumumkan, anggota Parlemen Korea Selatan berhasil membatalkan keputusan tersebut melalui pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara pemakzulan pada 14 Desember, Yoon Suk Yeol kemudian diskors dari jabatannya.

Tak lama setelah itu, pada akhir Desember, Presiden sementara Han Duck Soo yang menjabat setelah penangguhan Yoon, juga dimakzulkan.

Pemakzulan terhadap Han Duck Soo terjadi karena ia menolak untuk menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi.

Padahal penunjukan tersebut sangat penting untuk melanjutkan proses pemakzulan Yoon.

Sejak Jumat lalu, Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang Mok, telah diangkat untuk menggantikan posisi presiden sementara dan menjalankan tugas-tugas kepresidenan di negara tersebut.

Kebuntuan antara Tim Penyidik dan Paspampres Korea Selatan

Kali ini, Yoon Suk Yeol sudah ditetapkan tersangka.

Sidang Mahkamah Konstitusi tengah menanti dirinya.

Kebuntuan terbaru ini terjadi setelah kebuntuan selama lima jam.

Tim investigasi gabungan yang dipimpin oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi terlibat dalam perselisihan dengan pasukan keamanan kepresidenan.

Pasukan tersebut menghalangi para penyidik untuk menahan Yoon.