TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengetahui terkait proposal gencatan senjata yang diserukan oleh Amerika Serikat (AS)-Prancis buntut konflik antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah.

Diketahui, sekutu AS menyerukan agar gencatan senjata selama 21 hari dapat direalisasikan. Namun, ternyata Netanyahu menolak proposal tersebut.

Hal ini disampaikan oleh pemimpin partai Yesh Atid yang merupakan oposisi di Israel, Yair Lapid.

Dalam cuitan di akun X pribadinya yang dikutip dari The Guardian, Lapid menyebut sebenarnya Netanyahu menginginkan adanya gencatan senjata.

Hanya saja, katanya, Netanyahu hanya ingin gencatan senjata dilakukan selama tujuh hari saja dengan alasan agar Hizbullah tidak dapat memulihkan sistem komando.

"Negara Israel harus mengumumkan pagi ini bahwa mereka menerima proposal gencatan senjata Biden-Macron, tetapi hanya untuk tujuh hari agar Hizbullah tidak dapat memulihkan sistem komando dan kendalinya. Kami tidak akan menerima proposal apa pun yang tidak mencakup pemindahan Hizbullah dari perbatasan utara kami," tulis Lapid.

Tak cuma itu, Lapid juga mengungkapkan Netanyahu enggan untuk menerima proposal gencatan tersebut sebelum warga Israel yang berada di perbatasan Lebanon kembali dengan selamat.

"Proposal apa pun yang diajukan harus memungkinkan penduduk utara untuk segera kembali dengan selamat ke rumah mereka dan mengarah pada pembaruan negosiasi untuk kesepakatan penculikan. Setiap pelanggaran - bahkan sekecil apapun - terhadap gencatan senjata, akan menyebabkan Israel menyerang lagi dengan kekuatan penuh dan di semua wilayah Lebanon," sambung Lapid.

Seperti diketahui, AS, Prancis, dan sekutunya menyerukan gencatan senjata selama 21 hari untuk memungkinkan dilakukannya perundingan dalam konflik antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hizbullah, yang telah menewaskan lebih dari 600 orang di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

Adapun seruan itu disampaikan dalam sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu (25/9/2024) waktu setempat.

Mereka menyebut konflik Israel-Hizbullah "tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan risiko eskalasi regional yang lebih luas."

Baca juga:  Rahasia Terowongan dan Komando Hizbullah Jadi Tantangan Israel di Lebanon

"Kami menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari di perbatasan Lebanon-Israel untuk memberikan ruang bagi diplomasi."

"Kami menyerukan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Israel dan Lebanon, untuk segera mengesahkan gencatan senjata sementara ini," demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Associated Press (AP).

Seruan itu pun ditandatangani oleh AS, Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengungkapkan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam sebuah pertemuan, "kami mengharapkan kedua belah pihak untuk menerimanya tanpa penundaan."

Dikutip dari Reuters, Barrot menuturkan pihaknya dan AS telah berkonsultasi dengan kedua belah pihak soal "parameter akhir untuk jalan keluar diplomatik dari krisis ini" dan menambahkan "perang tidak dapat dihindari."

Sementara, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mendorong dewan untuk mendukung upaya diplomatik, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

"Kami bekerja sama dengan negara-negara lain dalam sebuah proposal yang kami harapkan akan membawa ketenangan dan memungkinkan diskusi menuju solusi diplomatik," katanya.

Sebelumnya, pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menuturkan pihaknya "terlibat secara intens dengan sejumlah mitra untuk meredakan ketegangan di Lebanon dan bekerja untuk mendapatkan kesepakatan gencatan senjata yang akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak."

AS Harap Gencatan Senjata Jaga Stabilitas Jangka Panjang Israel-Lebanon

Blinken dan para penasihat Presiden Joe Biden lainnya telah menghabiskan waktu selama tiga hari terakhir di sela-sela pertemuan tahunan Majelis Umum PBB yang dihadiri oleh para pemimpin dunia di New York, AS.

Adapun agenda pertemuan itu adalah melobi negara-negara lain agar mendukung rencana tersebut.

AS berharap gencatan senjata seperti itu dapat mengarah pada stabilitas jangka panjang di sepanjang perbatasan antara Israel dan Lebanon.

Berbulan-bulan, Israel dan Hizbullah terlibat konflik dengan menembakan roket hingga rudal lintas perbatasan sehingga membuat ratusan orang tewas dan puluhan ribuan lainnya mengungsi.

Baca juga: Hizbullah Babak Belur Dihajar Israel, 1.500 Petempur Luka Serius, Rudal Fire and Forget Capai 100 Km

Penasihat keamanan nasional Joe Biden, Jake Sullivan, serta penasihat senior, Brett McGurk dan Amos Hochstein, telah bertemu dengan para sekutu Timur Tengah di New York dan telah menghubungi para pejabat Israel soal proposal gencatan senjata.

Di sisi lain, seorang pejabat Israel mengungkapkan Benjamin Netanyahu telah memberikan lampu hijau untuk mengupayakn sebuah kesepakatan, namun jika kesepakatan tersebut mencakup kembalinya warga Israel ke rumah-rumah merka.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Konflik Palestina vs Israel