Pekan lalu, Shah Nawaz, seorang dokter berusia 32 tahun di provinsi Sindh, Pakistan, ditembak oleh polisi dengan dalih melawan penangkapan setelah dituduh menghina Nabi Muhammad dan menyebarkan konten berisi "penistaan agama" di media sosial.

Keluarga Nawaz menolak klaim polisi dan mengatakan bahwa dia dibunuh saat dalam tahanan, setelah menyerahkan diri kepada polisi. Padahal, pihak berwenang telah berjanji akan menjamin kesempatan tersangka untuk membuktikan diri tidak bersalah.

Kasus tersebut adalah pembunuhan kedua dalam seminggu.

Pada tanggal 12 September, seorang pria berusia 52 tahun di provinsi Balochistan juga tewas setelah ditahan di kantor polisi atas tuduhan penistaan ​​agama.

Kedua kasus menuai kecaman dari Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, HRCP, yang mengaku "sangat prihatin dengan dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap dua orang yang dituduh melakukan penistaan ​​agama."

"Pola kekerasan dalam kasus penistaan ​​agama ini, yang diduga melibatkan personel penegak hukum, merupakan tren yang mengkhawatirkan," kata pernyataan HRCP.

Masalah lama di Pakistan

Di Pakistan yang konservatif secara agama, ucapan yang dianggap menghina atau mengkritik Islam dapat dihukum mati.

Meski belum seorang pun pernah dieksekusi mati berdasarkan undang-undang penistaan ​​agama, dalam lusinan kasus, tersangka tewas dihakimi massa sebelum persidangan dapat dilaksanakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan menyaksikan lonjakan pembunuhan terkait penistaan ​​agama. Dalam banyak kasus, tuduhan penistaan menghasut massa untuk menyerang pemukiman Kristen di provinsi Punjab bagian timur, membakar beberapa gereja dan menggusur ratusan orang dari rumah mereka. Warga Kristen mengatakan pelaku tindak kekerasan di Punjab hingga kini belum diadili.

Pada tahun 2011, mantan gubernur provinsi Punjab, Salman Taseer, dibunuh oleh pengawalnya karena mendukung reformasi undang-undang penistaan ​​agama.

"Pembunuhan semacam itu merupakan gabungan dari intoleransi agama, kekuatan agama yang sangat berpengaruh, dan negara yang tidak mau atau tidak mampu menghadapi masalah tersebut," kata Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson Center for Scholars yang berpusat di Washington, kepada DW.

Dalam beberapa kasus, tuduhan penistaan ​​agama digunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi, dendam, atau untuk menyita harta benda.

"Tidak perlu ke pengadilan, cukup dengan tuduhan penistaan ​​agama di depan umum akan mengumpulkan dan menghasut massa yang main hakim sendiri untuk menghakimi terdakwa, tanpa menunggu kasus pengadilan," kata Tahira Abdullah, seorang aktivis hak asasi manusia, kepada DW.

Ruth Stephen, seorang aktivis hak minoritas Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa menuduh seseorang melakukan penistaan ​​agama dapat digunakan "secara strategis untuk menyelesaikan dendam pribadi."