TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin yang ditunjuk Rusia untuk wilayah Kherson Oblast yang diduduki sementara, Volodymyr Saldo, menyampaikan sebuah terobosan.

Ia telah mengumumkan wajib militer warga negara Ukraina dari wilayah yang diduduki sementara ke dalam angkatan bersenjata Rusia, dimulai pada 1 Oktober 2024, dan berlanjut hingga akhir tahun.

Berdasarkan pemberitaan Suspilne, lembaga penyiaran publik Ukraina. Wakil Kepala Pertama Dewan Daerah Kherson Yurii Sobolevskyi, mengatakan kepada Suspilne hingga saat ini tidak ada persiapan massal yang terlihat untuk wajib militer di wilayah yang diduduki sementara. 

Namun, pernyataan yang dibuat oleh otoritas pendudukan menunjukkan rencana untuk menggunakan penduduk setempat guna memenuhi kebutuhan pasukan Rusia.

Saldo menyatakan, wajib militer akan bertugas di unit-unit Distrik Militer Selatan Rusia.

Sobolevskyi mencatat, Rusia berjanji tidak akan melibatkan wajib militer dalam apa yang disebut operasi militer khusus (sebutan orang Rusia untuk perang melawan Ukraina -red).

"Kita lihat saja bagaimana ini bekerja dalam kenyataan. Jelas bahwa cepat atau lambat musuh akan mengeksploitasi sumber daya manusia kita, memaksa rakyat kita untuk berpartisipasi dalam perang ini," ucap Sobolevskyi.

"Rusia secara aktif mengumpulkan informasi tentang calon wajib militer melalui lembaga pendidikan, catatan sosial, dan catatan asuransi kesehatan. Mereka mengumpulkan informasi di mana-mana."

Sobolevskyi juga menyebutkan bahwa Rusia mendorong orang untuk melaporkan ketidaksetiaan kepada rezim Rusia atau dukungan terhadap angkatan bersenjata Ukraina, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat untuk wajib militer.

Sobolevskyi menekankan satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk menghindari wajib militer adalah dengan meninggalkan wilayah yang diduduki ke negara-negara Uni Eropa atau wilayah aman lainnya, tetapi tidak ke Federasi Rusia.

Sebelumnya, pemimpin Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit tentang wajib militer musim gugur di Rusia mulai 1 Oktober hingga 31 Desember. 

Baca juga: Orang Dekat Vladimir Putin Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Dekat Moskow

Karena ia menganggap wilayah yang diduduki sebagai bagian dari Rusia, 'wajib militer' paksa juga akan dilaksanakan di sana.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyampaikan protes keras atas keputusan ini, dengan menegaskan kembali bahwa Rusia secara terang-terangan melanggar kewajiban hukum internasionalnya, khususnya Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil selama perang.

Uni Eropa mengutuk perekrutan warga negara Ukraina ke dalam pasukan Rusia di wilayah yang diduduki sementara sebagai pelanggaran hukum internasional.