Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara sedang mengadakan pertemuan tahunan di Laos.

Para anggota blok ini memandang KTT ini sebagai platform utama untuk terlibat dengan mitra asing dalam isu-isu utama terkait politik, ekonomi, dan keamanan.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mewakili Uni Eropa di Laos. Ia juga diundang nantinya untuk menghadiri KTT Asia Timur yang akan dimulai pada hari Jumat (11/10), di mana para pemimpin global diharapkan membahas topik yang lebih luas untuk memengaruhi benua tersebut.

"Undangan ini memungkinkan Uni Eropa untuk berinteraksi dengan ASEAN di tingkat pemimpin,” kata duta besar Uni Eropa untuk ASEAN, Sujiro Seam, kepada DW.

Blok yang terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam ini merupakan rumah bagi sekitar 685 juta orang, dan telah menjadi pemain yang semakin penting dalam ekonomi global.

"Tujuan utama dari KTT Asia Timur adalah untuk terus memajukan kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa,” tambah duta besar Uni Eropa.

Biden dan Xi tidak akan datang ke Laos

Laos, sebuah negara yang dipimpin oleh komunis, telah berupaya untuk menghindari kontroversi selama masa jabatannya sebagai ketua ASEAN, dengan berfokus pada persatuan regional daripada perselisihan geopolitik.

Namun, beberapa topik yang tidak menyenangkan muncul pada hari Kamis (10/10), di mana Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menuduh Beijing melakukan pelecehan dan intimidasi di Laut Cina Selatan dan mendorong kerangka kerja tentang kode etik di perairan yang disengketakan.

Presiden Cina Xi Jinping tidak hadir dalam konferensi di Laos, dengan Perdana Menteri Li Qiang mewakili Cina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga tidak menghadiri KTT ini dan sebagai gantinya mengirimkan Menteri Luar Negerinya, Antony Blinken. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga tidak hadir, tetapi Anthony Albanese dari Australia ikut serta, bersama dengan Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba. Para pemimpin Korea Selatan dan Kanada juga berada di Vientiane.

Junta Myanmar diwakili di ASEAN

Para analis tidak mengantisipasi adanya resolusi besar mengenai isu-isu regional yang penting, seperti perselisihan di Laut Cina Selatan atau konflik sipil yang sedang berlangsung di Myanmar.

Junta yang berkuasa di Myanmar akan diwakili oleh seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negerinya untuk menghadiri KTT. Namun, keputusan untuk mengundang Myanmar mendorong kritik dari negara-negara ASEAN.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan bahwa ASEAN akan tetap terlibat dengan Myanmar.

"Kami membutuhkan waktu dan kesabaran,” katanya kepada kantor berita Reuters.

"Myanmar adalah masalah yang rumit dan kompleks... Kita tidak bisa mengharapkan penyelesaian yang cepat.”

Indonesia, yang telah mengadvokasi pendekatan yang lebih tegas terhadap krisis Myanmar, menjadi tuan rumah dalam diskusi minggu lalu. Diskusi ini melibatkan perwakilan dari Uni Eropa dan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang anti-junta.

Bisnis Brussels di Asia

Di sela-sela konferensi, para pejabat Uni Eropa diharapkan untuk terlibat dengan para pemimpin Asia Tenggara dalam berbagai hal, termasuk perdagangan dan investasi. Awal bulan ini, Uni Eropa dan ASEAN mengadakan forum Dialog Mitra di Jakarta, sementara dialog sektoral mengenai isu-isu seperti manajemen teknologi telah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir.

Para ahli mengatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang penting bagi hubungan Uni Eropa-ASEAN.

"Tingkat keterlibatan tidak pernah sebaik ini. Hal ini disambut baik oleh para pelaku bisnis Eropa,” ujar Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan BisnisUni Eropa-ASEAN, kepada DW.

Dia mengatakan bahwa angka perdagangan bilateral, senilai sekitar € 270 miliar ($ 295 miliar) tahun lalu, "tetap kuat” dan memuji investasi Eropa di Asia Tenggara yang mencapai € 27 miliar pada tahun 2023 dan lebih dari € 90 miliar sejak berakhirnya pandemi COVID-19, menurut Humphrey.

Ketegangan mereda setelah undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa ditunda

Pemerintah negara-negara di Asia Tenggara telah berulang kali berselisih dengan Brussel mengenai usulan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa. Inisiatif ini bertujuan untuk membatasi impor komoditas seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit, dan banyak lagi yang lainnya jika mereka terkait dengan perusakan hutan.

Undang-undang ini awalnya dijadwalkan untuk mulai berlaku pada akhir tahun 2024. Sekarang, hal ini telah ditunda hingga Desember 2025 untuk perusahaan-perusahaan besar dan Juni 2026 untuk perusahaan-perusahaan kecil.

Meskipun beberapa anggota ASEAN masih menentang undang-undang itu sendiri, penundaan ini memberikan lebih banyak waktu bagi perusahaan-perusahaan regional untuk menyesuaikan diri dan mengurangi ketegangan saat Uni Eropa merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia dan Malaysia.

Malaysia akan mengambil alih kepemimpinan

Malaysia diperkirakan akan secara resmi mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada Januari 2025.

Selama 12 bulan ke depan, salah satu prioritas Malaysia adalah menyelesaikan Visi Komunitas ASEAN 2045, sebuah peta jalan untuk urusan regional selama dua dekade ke depan.

Duta Besar Uni Eropa, Seam, menyatakan bahwa Uni Eropa sangat ingin bekerja sama dengan Malaysia selama masa kepemimpinannya, terutama dalam menyelenggarakan KTT Pemimpin Uni Eropa-ASEAN awal tahun depan.

Namun, para analis memperkirakan bahwa pergantian kepemimpinan Malaysia akan menimbulkan tantangan.

Blok Eropa harus mengharapkan "kepemimpinan yang lebih keras” Malaysia daripada Laos, yang telah "menjauhi isu-isu yang diperdebatkan dan bekerja untuk mempertahankan persahabatan, bukan mengasingkan mereka,” kata Bridget Welsh, seorang rekan peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, kepada DW.

Krisis Timur Tengah memicu kemarahan di Kuala Lumpur

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah mengambil sikap yang lebih kritis terhadap negara-negara Barat dalam beberapa bulan terakhir.

Bulan lalu, Anwar mengunjungi Rusia dan diperkirakan akan menghadiri KTT BRICS di Kazan pada bulan Oktober.

Anwar, seorang pendukung perjuangan Palestina, telah mengkritik keras respons Barat terhadap serangan Israel di Gaza. Hamas dianggap sebagai kelompok teror oleh AS, Uni Eropa dan negara-negara lain.

Dalam sebuah kunjungan ke Jerman pada Maret lalu, Anwar menuduh pemerintah-pemerintah Eropa melakukan "kemunafikan”. Dalam sebuah wawancara minggu ini, ia kembali mengecam "kemunafikan banyak negara di Barat yang memaafkan apa yang terjadi di Gaza,” dan menggambarkan sikap tersebut "mengejutkan” dan "mengerikan.”

Editor: Andreas Illmer

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.