Reza juga memperingatkan, pentingnya pemerintah dalam memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi dari upaya pemulangan WNI, sekaligus memerhatikan konflik internal yang terjadi di negara yang bersangkutan, dan ketegangan antar faksi di dalamnya.

"Karena itu perlu diplomat yang memahami bahasa lokal, dan memilki jaringan baik resmi maupun tidak resmi dengan masyarakat setempat. Peran duta besar penting sekali di sini. Bisa saja kan nanti pesawat sudah siap mau terbang tapi avturnya dipersulit, atau misalnya ada upaya penyanderaan pilot. Loyalitas seseorang bisa berubah kepada siapapun di masa-masa genting seperti ini,” ungkap Reza.

Karena menurut Reza, bukan tak mungkin, salah satu alasan dari WNI yang menolak upaya evakuasi ada pada kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan saat proses ini berlangsung.

Negara tak boleh lepas tangan

Adanya penolakan dari sebagian WNI di Lebanon dalam upaya pemulangan dan evakuasi oleh pemerintah Indonesia, tidak serta-merta membuat pemerintah bisa lepas tangan.

Reza menegaskan, pemerintah harus tetap menyediakan hotline dan shelter bagi WNI yang memilih tetap berada di Lebanon, "ya tentunya dengan kode-kode lah, in case terjadi sesuatu yang benar-benar mengancam keselamatan nyawa, Kedutaan Besar harus selalu siap. Sudah diberikan exit plan atau evacuation plan yang tegas begitu,” pungkas pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran itu.

Editor: Agus Setiawan