TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix mengatakan bahwa posisi pasukan UNIFIL di Lebanon semakin terancam di tengah meningkatnya ketegangan antara Hizbullah dan Israel.

Eskalasi tersebut telah menyebabkan sekitar 1,2 juta orang mengungsi di Lebanon dan menyebabkan kegiatan operasional UNIFIL hampir terhenti sejak 23 September.

"Pasukan UNIFIL semakin dalam bahaya dan terkurung di pangkalan mereka, dan bahwa seorang kontraktor UNIFIL telah tewas," jelas Lacroix di hadapan Dewan Keamanan PBB, dikutip dari The Business Standart.

Atas ketegangan yang meningkat di Lebanon, Lacroix mengatakan UNIFIL telah memutuskan untuk merelokasi 300 pasukan penjaga perdamaian ke pangkalan yang lebih besar untuk sementara waktu demi keselamatan mereka.

Ia juga meminta kepada Lebanon dan Israel untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan 1701.

"UNIFIL diberi mandat untuk mendukung implementasi resolusi 1701, tetapi kita harus menegaskan bahwa para pihak sendirilah yang harus mengimplementasikan ketentuan resolusi ini," katanya.

Serangan Israel Targetkan Markas Besar UNIFIL

Israel telah melancarkan serangan dengan menembaki tiga posisi posisi PBB di Lebanon Selatan selama 24 jam terakhir pada hari Kamis (10/10/2024).

Salah satunya yang menjadi target adalah markas UNIFIL di Lebanon Selatan.

Tank Israel menembaki menara pengawas di markas UNIFIL.

“Markas besar UNIFIL di Naqoura dan posisi-posisi di dekatnya telah berulang kali diserang ,” kata misi PBB dalam sebuah pernyataan. 

Menurut UNIFIL, Israel secara sengaja melancarkan tembakan ke arah markas mereka.

Baca juga: Reaksi Indonesia, AS, Italia, Prancis, Spanyol atas Serangan Israel Terhadap UNIFIL, 2 TNI Terluka

Tembakan ini menyebabkan para pasukan terjatuh dan 2 penjaga perdamaian Indonesia terluka, dikutip dari Al Jazeera.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi.

"Dalam serangan di menara Nakura, dua personel terluka dan mereka berasal dari Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al-Arabiya.