TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) siap mengkategorikan aksi Israel yang menyerang Pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) sebagai tindakan 'Kejahatan Perang".

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Minggu malam (13/10/2024).

“Serangan terhadap penjaga perdamaian melanggar hukum internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” tulis Guterres dalam pernyataan yang disampaikan oleh juru bicaranya, Stephane Dujarric seperti yang dikutip Tribunnews dari IRNA.

Dujarric juga menyebutkan hal mendasar yang bisa dijadikan dalih pengkategorian serangan Israel sebagai kejahatan perang.

“Personel UNIFIL dan markasnya pada dasarnya tidak boleh menjadi sasaran (serangan),” kata Dujarric, merujuk pada aksi Israel menyerang pasukan internasional yang identik dengan ornamen seragam biru tersebut.

Dujarric juga menegaskan bahwa dari bukti-bukti di lapangan terlihat jelas bahwa tentara Israel secara sadar dan sengaja menyerang para anggota UNIFIL.

“Di dalam insiden yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi hari ini (Minggu), pintu masuk posisi PBB juga sengaja dilanggar oleh kendaraan lapis baja Israel.”

Setidaknya lima penjaga perdamaian terluka dalam serangan Israel di Lebanon selatan dalam beberapa hari terakhir.

Pada hari Sabtu, 40 negara yang berkontribusi pada misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon mengeluarkan pernyataan bersama.

Semua negara anggota UNIFIL kompak mengecam serangan Israel terhadap misi perdamaian tersebut.

Negara-negara anggota UNIFIL juga meminta penyelidikan atas insiden-insiden itu.

Baca juga: Netanyahu Minta PBB Menarik UNIFIL dari Benteng Hizbullah dan dari Wilayah Pertempuran di Lebanon

Spanyol, Prancis, dan Italia telah mengecam serangan tersebut sebagai "tidak dapat dibenarkan."

Pada hari Jumat (11/10/2024), Presiden AS Joe Biden juga mengatakan bahwa ia telah mendesak Israel untuk menghentikan penargetan penjaga perdamaian.

Sementara itu, Turki menyatakan bahwa serangan Israel terhadap UNIFIL merupakan cerminan dari kebijakan pendudukan Netanyahu di Lebanon.