TRIBUNNEWS.COM - Sehari sebelum kemungkinan shutdown pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak rencana baru Presiden terpilih Donald Trump yang bertujuan untuk mendanai operasi pemerintah dan menangguhkan pagu utang.

Penolakan ini semakin mendekatkan pemerintah AS pada shutdown, yang bisa terjadi akhir pekan ini, kecuali Kongres segera membuat rencana anggaran baru dan bertindak cepat.

Dikutip dari NBC News, pendanaan federal diperkirakan akan berakhir pada pukul 12:01 dini hari, Sabtu (21/12/2024), kecuali ada kesepakatan yang tercapai sebelum waktu tersebut.

Ada perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik terkait kebijakan anggaran, seperti yang dilaporkan oleh AP News dan ABC News.

Penolakan ini terjadi setelah Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik menolak tuntutan mendadak dari Trump.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan secara tergesa-gesa, anggota parlemen gagal mencapai ambang batas dua pertiga yang dibutuhkan untuk pengesahan.

Hasilnya menunjukkan penolakan yang jelas, dengan 174 suara menolak dan 235 suara mendukung.

Ketua DPR, Mike Johnson, yang mengusulkan rencana tersebut, menyatakan tekadnya untuk mengevaluasi kembali rencana itu sebelum batas waktu tengah malam pada hari Jumat.

"Kami akan berkumpul kembali dan menemukan solusi lain, jadi tunggu saja," kata Johnson setelah pemungutan suara.

Penolakan ini menjadi kemunduran besar bagi Trump dan sekutunya, termasuk miliarder Elon Musk.

Musk mengkritik kompromi bipartisan yang telah dicapai antara Partai Republik dan Demokrat untuk mencegah shutdown pemerintah menjelang Natal.

Baca juga: Pemerintah AS Terancam Shutdown pada 21 Desember, Karyawan Federal Akan Bekerja Tanpa Digaji

Keputusan ini memberikan gambaran awal mengenai pergolakan politik yang mungkin terjadi ketika Trump kembali ke Gedung Putih dengan kontrol DPR dan Senat yang dikuasai oleh Partai Republik.

Selama masa jabatannya yang lalu, Trump memimpin shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah pada Natal 2018, dan mengganggu proses legislatif pada 2020 dengan menggagalkan RUU bantuan COVID bipartisan.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara pada Kamis (19/12/2024), Trump mengumumkan keberhasilan dalam mengajukan paket baru yang akan menjaga pemerintah tetap beroperasi selama tiga bulan lagi.