Paket tersebut juga mencakup tambahan bantuan bencana senilai $100,4 miliar dan memungkinkan lebih banyak pinjaman hingga 30 Januari 2027.

"Ketua Dewan Mike Johnson dan DPR telah mencapai kesepakatan yang sangat baik," ujar Trump.

Namun, negosiasi internal di Partai Republik menemui penolakan dari Partai Demokrat, yang tidak terburu-buru untuk memenuhi tuntutan Trump atau Musk.

Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries menegaskan bahwa Demokrat tetap berpegang pada kesepakatan awal dengan Johnson dan menyebut usulan baru tersebut sebagai "menggelikan".

Selama beberapa hari menjelang pemungutan suara, Johnson berjuang mencari cara agar rencana Trump diterima oleh anggota parlemen, sambil mempersiapkan kantor federal untuk kemungkinan shutdown.

Proposal baru yang diajukan memotong RUU setebal 1.500 halaman menjadi 116 halaman, dengan menghapus sejumlah tambahan yang kontroversial.

Trump juga menekankan pentingnya rencana ini agar Johnson tetap bisa menjadi juru bicara untuk Kongres yang akan datang.

"Siapa pun yang mendukung RUU yang tidak mengatasi masalah pagu utang harus diprioritaskan dan disingkirkan," ujar Trump.

Reaksi Partai Demokrat dan Anggota DPR

Partai Demokrat menyambut baik penolakan ini.

Ketua DPR Demokrat Katherine Clark menyatakan bahwa situasi ini adalah penutup yang tepat setelah salah satu sesi Kongres yang paling tidak produktif.

“Kita kembali berada dalam kekacauan,” kata Clark, sambil merinci kerugian yang akan ditimbulkan dari shutdown pemerintah terhadap rakyat Amerika.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer juga menekankan perlunya kembali ke perjanjian bipartisan untuk menghindari shutdown.

Perdebatan di DPR semakin memanas, dengan anggota parlemen saling menyalahkan atas kekacauan ini.

Penolakan terhadap rencana Trump membuat situasi di DPR semakin tidak stabil, sementara tantangan untuk mencapai kesepakatan anggaran yang berkelanjutan semakin meningkat.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani, Tiara)