TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, membatasi partisipasi perusahaan Israel dalam pameran Euronaval 2024 yang akan diadakan di Kota Paris antara tanggal 4 dan 7 November 2024.

Euronaval, perusahaan yang menyelenggarakan pameran, mengonfirmasi permintaan pemerintah Prancis untuk membatasi setidaknya tujuh perusahaan Israel.

“Pemerintah Prancis memberitahukan bahwa delegasi Israel tidak diizinkan untuk menampilkan platform atau peralatan di pameran tersebut," kata pihak Euronaval dalam pernyataannya, Rabu (16/10/2024).

Larangan ini terjadi setelah kegagalan upaya Prancis untuk mencapai gencatan senjata dengan Hamas dalam agresi Israel di Jalur Gaza dan setelah Israel mengintensifkan serangan udara di Lebanon, menurut laporan Agence France-Presse (AFP).

Dalam pernyataannya, Euronaval mengatakan akan menerima sekitar 500 perusahaan dan 22.000 pengunjung selama pameran berlangsung.

"Euronaval bersiap menerima setiap perusahaan dan pengunjung dalam rangka menghormati arahan internasional dan pemerintah," katanya.

Pameran Euronaval dianggap sebagai pameran paling terkemukan di bidang persenjataan angkatan laut di dunia.

Salah satu perusahaan militer Israel, "Masvenot Yisrael", dijadwalkan untuk berpartisipasi di pameran itu dan berencana mendirikan paviliun besar di atas lahan seluas puluhan meter untuk memamerkan produknya, termasuk kapal "Reshef 80" dan kapal "Mini Shaldag", menurut laporan Israel Calcalist.

Pihak Masvenot Yisrael mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan pemerintah Prancis melalui jalur hukum.

Menhan Israel: Memalukan bagi Prancis

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengomentari kebijakan pemerintah Prancis tentang pembatasan partisipasi perusahaan militer Israel di pameran Euronaval 2024.

Baca juga: Prancis Tolak Seruan Israel agar Pasukan PBB Ditarik dari Lebanon

“Ini memalukan bagi Paris karena pameran Euronaval yang didedikasikan untuk pertahanan maritim tidak akan menampung paviliun atau peralatan Israel selama sesi bulan depan atas permintaan pemerintah Prancis," kata Yoav Gallant melalui media sosial X, Rabu.

"Prancis mengadopsi dan terus-menerus menerapkan kebijakan yang bermusuhan terhadap orang-orang Yahudi," lanjutnya.

Ia juga menuduh Emmanuel Macron ingin menetapkan embargo senjata setelah Presiden Prancis itu menyerukan kepada rekan Eropanya untuk menghentikan ekspor senjata yang digunakan oleh Israel di Jalur Gaza dan Lebanon.

Ini adalah kedua kalinya pada tahun ini Perancis melarang perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran pertahanan besar.

Sebelumnya, pemerintah Prancis mengatakan pada bulan Mei lalu, kondisinya tidak cocok bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pameran itu, merujuk pada serangan mematikan Israel yang masih berlangsung di Jalur Gaza.

Sementara Presiden Emmanuel Macron meminta Israel untuk menghentikan serangannya di Jalur Gaza.

Jumlah Korban di Jalur Gaza

Saat ini, Israel yang didukung Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 42.409 jiwa dan 99.153 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (16/10/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Wafa Palestine.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948.

Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel