TRIBUNNEWS.COM - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah meminta Liga Arab untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel.

Erdogan juga mendesak Liga Arab mengintensifkan upaya diplomatiknya untuk mengatasi konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, Daily Sabah melaporkan.

Berbicara pada pertemuan darurat yang diadakan di Ankara, Erdogan mendesak para pemimpin Arab untuk mengambil tindakan segera dan tegas dalam menanggapi eskalasi kekerasan baru-baru ini di Gaza.

Dalam pidatonya, Erdogan mengecam operasi militer Israel di Gaza, yang telah mengakibatkan kematian ratusan warga sipil dan kerusakan infrastruktur yang meluas.

Ia menggambarkan tindakan Israel sebagai "terorisme negara" dan menuduh masyarakat internasional gagal meminta pertanggungjawaban Israel.

"Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi kebrutalan seperti itu. Merupakan tugas kita untuk melindungi rakyat Gaza dan menegakkan keadilan," kata Erdogan, dikutip dari Middle East Monitor.

Presiden Turki juga menekankan perlunya Liga Arab menunjukkan solidaritas dengan perjuangan Palestina dengan menghentikan pasokan senjata ke Israel.

"Satu-satunya cara untuk menekan Israel adalah melalui tanggapan Arab yang kuat dan bersatu."

"Saya menyerukan Liga Arab untuk segera memberlakukan embargo senjata terhadap Israel. Ini bukan hanya masalah Palestina; ini adalah masalah kemanusiaan," katanya.

Seruan Erdogan muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah karena serangan udara dan operasi darat Israel di Gaza telah memicu kemarahan internasional.

Pemimpin Turki tersebut telah menjadi pengkritik keras kebijakan Israel, khususnya yang berkaitan dengan Wilayah Palestina.

Baca juga: Seruan Embargo Macron Buat Netanyahu Geram, Klaim Bakal Menang Tanpa Dukungan Prancis

Ia menegaskan kembali komitmen Turki untuk mendukung Palestina, termasuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan dukungan diplomatik.

Para pemimpin Liga Arab belum menanggapi secara resmi seruan Erdogan untuk embargo senjata, tetapi usulan tersebut diperkirakan akan mendominasi diskusi regional mendatang.

Desakan Erdogan mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di antara negara-negara mayoritas Muslim, yang telah lama menuntut tindakan lebih keras dari pemerintah Arab dalam menanggapi kegiatan militer Israel.

Konflik yang sedang berlangsung juga telah membuat hubungan antara Israel dan Turki menjadi tegang, dengan Ankara mengambil peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di panggung global

Pengamat diplomatik mencatat bahwa langkah terbaru Erdogan dapat semakin meningkatkan ketegangan antara Turki dan Israel, yang berpotensi memengaruhi stabilitas regional.

Presiden Turki mengakhiri pidatonya dengan menyerukan perundingan perdamaian segera dan mendesak masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk campur tangan guna menghentikan kekerasan.

"Harus ada gencatan senjata, dan harus ada pertanggungjawaban atas kekejaman ini. Saatnya bertindak sekarang," kata Erdogan.

Ketika situasi di Gaza terus berkembang, seruan Erdogan untuk embargo senjata diperkirakan akan memperkuat tekanan pada para pemimpin Arab untuk mengambil sikap lebih tegas dalam konflik tersebut, sementara masa depan diplomasi regional berada dalam ketidakpastian.

PM Italia Serukan Embargo Senjata terhadap Israel

Italia juga mengambil langkah serupa.

Italia telah memberlakukan embargo senjata terhadap Israel di tengah invasi dan pemboman yang terus dilakukan oleh Pendudukan di Jalur Gaza yang terkepung.

Menurut kantor berita Italia, ANSA, Perdana Menteri Giorgia Meloni mengungkapkan pada hari Selasa (15/10/2024) selama debat di Senat Italia bahwa "pemerintah segera menangguhkan semua lisensi ekspor baru, dan semua perjanjian yang ditandatangani setelah 7 Oktober tidak dilaksanakan".

"Otorisasi lisensi ekspor senjata sedang dianalisis berdasarkan kasus per kasus oleh otoritas yang berwenang di Kementerian Luar Negeri," kata Perdana Menteri Italia.

"Kami telah memblokir semuanya," tegasnya.

Meloni juga mengakui bahwa kebijakan pemerintahnya jauh lebih ketat dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh mitranya – Prancis, Jerman, dan Inggris.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)