TRIBUNNEWS.COM –  Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu mengancam akan segera memulai proses hukum, menggugat Presiden Prancis Emmanuel Macron buntut embargo senjata Israel.

"Netanyahu telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan hukum dan diplomatik terhadap keputusan Presiden Prancis yang mencegah perusahaan Israel memamerkan produk mereka di pameran @SalonEuronaval di Paris bulan depan," kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz di X.

Mengutip Swiss Info, gugatan ini dilayangkan setelah Paris melarang perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran dagang angkatan laut, Euronaval 2024.

Euronaval sendiri merupakan pameran senjata paling bergengsi di dunia, rencananya pameran ini akan  diadakan di Kota Paris pada tanggal 4 dan 7 November 2024.

Dalam pernyataannya, presiden Macron mengatakan bahwa negaranya mengembargo dan melarang semua pabrik senjata asal Israel tampil dalam pameran Euronaval 2024.

Presiden Macron berdalih larangan embargo dirilis sebagai hukuman kepada Israel yang mengabaikan perintah gencatan senjata dengan Hamas dalam agresi  di Jalur Gaza.

Terlebih baru-baru ini Israel mulai mengintensifkan serangan udara ke wilayah Lebanon dan kamp pengungsian Rafah,  memicu kemarahan internasional dan protes yang meluas di Prancis.

Imbas embargo tersebut salah satu perusahaan militer kondang Israel, "Masvenot Yisrael" batal memamerkan kapal "Reshef 80" dan kapal "Mini Shaldag andalannya.

Tak hanya itu, sebanyak 74 perusahaan senjata asal Israel termasuk Rafael, Elbit Systems dan Israel Aerospace Industries juga dilarang menampilkan senjata-senjata canggihnya dalam acara bergengsi tersebut.

Israel Kecam Prancis

Aksi boikot seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Prancis.

Sebelumnya pada akhir Mei, Prancis telah melarang kehadiran produsen pertahanan Israel dalam

Keputusan Prancis membatasi keikutsertaan Israel dalam pameran tersebut sontak menuai kecaman dari para pemimpin Israel.

Katz menilai pemboikotan perusahaan-perusahaan Israel yang tidak dapat diterima di antara negara-negara sahabat.

“Pemboikotan perusahaan Israel untuk kedua kalinya, atau penerapan persyaratan yang tidak dapat diterima, merupakan tindakan yang tidak demokratis dan tidak dapat diterima di antara negara-negara sahabat. Saya mendesak Presiden Macron untuk membatalkannya sepenuhnya.” Jelas Katz.