Investasi besar-besaran telah digariskan, termasuk pelabuhan bebas, energi surya, pembuatan mobil listrik, dan masyarakat yang diuntungkan dari ladang gas Gaza yang baru ditemukan.

Skema itu akan terjadi dalam tiga tahap, dari “tanggal kemenangan” yang tidak ditentukan hingga tahun 2035.

Warga Palestina di Gaza akan menjalankan rencana tersebut, dengan diawasi oleh koalisi negara-negara Arab.

Koalisi tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yordania, dan Maroko.

Secara politis, setelah Gaza “dideradikalisasi” dan trauma perang “dilupakan,” Gaza akan bergabung dengan Tepi Barat yang diduduki, yang saat ini berada di bawah administrasi PA, dan mengakui Israel melalui Perjanjian Abraham.

Namun, Israel akan mempertahankan hak untuk bereaksi terhadap apa pun yang dilihatnya sebagai “ancaman keamanan” dari Gaza.

Setelah berhasil, skema tersebut dapat diluncurkan di seluruh Suriah, Yaman, dan Lebanon.

Apakah rencana Netanyahu realistis?

Pada tanggal 2 Mei 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa pembangunan kembali Gaza akan menjadi upaya rekonstruksi pascaperang terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945.

Menurut Program Pembangunan PBB, sekitar 70 persen dari semua perumahan telah hancur.

Di luar trauma yang dialami oleh penduduk daerah kantong itu, Gaza akan membutuhkan sedikitnya $40-$50 miliar untuk membangun kembali.

Namun, tidak ditemukan adanya perkiraan biaya untuk rencana Netanyahu tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)