TRIBUNNEWS.COM - Kelompok militan Palestina, Hamas, ingin Rusia mendesak Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memulai perundingan mengenai pemerintahan persatuan untuk Gaza pascaperang.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Hamas kepada kantor berita negara Rusia, RIA, setelah perundingan di Moskow.

Mousa Abu Marzouk, seorang anggota politbiro Hamas, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, di Moskow.

"Kami membahas isu-isu yang terkait dengan persatuan nasional Palestina dan pembentukan pemerintahan yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang," kata Marzouk seperti dikutip oleh RIA.

Marzouk mengatakan bahwa Hamas telah meminta Rusia untuk mendorong Abbas, yang menghadiri pertemuan puncak BRICS di Kazan, untuk memulai negosiasi tentang pemerintahan persatuan.

Abbas adalah kepala Otoritas Palestina (PA), badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki.

PA dibentuk tiga dekade lalu berdasarkan perjanjian perdamaian sementara yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo.

PA menjalankan pemerintahan terbatas atas sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang diinginkan Palestina sebagai inti negara merdeka di masa depan.

PA dikendalikan oleh faksi politik Fatah, pimpinan Abbas.

PA telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Hamas, gerakan yang menguasai Gaza.

Kedua faksi tersebut sempat terlibat perang singkat sebelum Fatah diusir dari wilayah Gaza pada tahun 2007.

Baca juga: Al Jazeera Bantah Tuduhan Israel yang Sebut 6 Jurnalisnya Anggota Hamas atau PIJ

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyatakan penentangan keras terhadap keterlibatan PA dalam mengelola Gaza.

Rencana Netanyahu Terhadap Gaza setelah Perang

Dilansir Al Jazeera, pada 3 Mei 2024, Netanyahu menerbitkan rencana pascaperang untuk Gaza.

Menurut rencana tersebut, warga Palestina di Gaza disebut akan menikmati kemakmuran yang tak tertandingi.