Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan bakal membawa sikap parlemen Israel yang melarang aktivitas UNRWA,—badan PBB untuk pengungsi Palestina— di negara zionis, ke Majelis Umum PBB. 

Pernyataan ini sebagai respons Guterres atas keputusan parlemen Israel yang mengesahkan undang-undang baru, di mana UNRWA dilarang beroperasi di Israel. Keputusan ini berimplikasi pada bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza.

“Saya membawa masalah ini ke perhatian  Majelis Umum PBB dan akan terus memberi informasi kepada majelis seiring perkembangan situasi,” kata Guterres dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

Menurut Guterres, kebijakan baru Israel ini punya dampak yang menghancurkan bagi nasib pengungsi Palestina. 

Guterres meminta Israel bertindak sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional. Undang - undang nasional Israel kata dia, tidak bisa mengubah kewajiban tersebut.

“Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut,” lanjutnya.

Indonesia dan 7 Negara Lain Kutuk Langkah Parlemen Israel yang Larang Badan PBB Bantu Warga Palestina

Baca juga: Iran Naikkan Anggaran Militer Tiga Kali Lipat di Tengah Konfrontasi dengan Israel

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keras putusan parlemen Israel (Knesset) yang melarang segala kegiatan UNRWA selaku badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina di wilayah negara zionis. Knesset juga melarang adanya interaksi langsung antara badan PBB tersebut dengan negara Israel.

Implikasi dari putusan parlemen Israel ini membuat terhentinya kerja UNRWA di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” kata Kemlu RI dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, pemerintah Indonesia bersikap, keputusan parlemen Israel ini secara nyata bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB. 

Pasalnya, UNRWA merupakan badan di bawah naungan PBB yang selama ini memainkan peran penting dalam penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Keputusan ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB,” ungkapnya.

Baca juga: Joe Biden Bikin Aturan Baru, Larang Perusahaan AS Inves di Perusahaan Semikonduktor dan AI China

Indonesia pun mendesak komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas keputusan Israel ini, dan memastikan negeri zionis mematuhi hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan International Court Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional dalam mengakhiri penjajahan di Palestina.

Tujuh Negara Ikut Kutuk Putusan Parlemen Israel

Ada tujuh negara yang ikut mengutuk keputusan parlemen Israel karena melarang aktivitas UNRWA di wilayah otoritas zionis. Negara-negara tersebut antara lain Jepang, Kanada, Australia, Perancis, Jerman, Korea Selatan, dan Inggris.

Dalam pernyataan bersama, tujuh negara menegaskan bahwa UNRWA selama ini telah memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan dasar yang penting dalam penyelamatan pengungsi Palestina.

Terlebih, krisis kemanusiaan masih terjadi di wilayah Palestina dan Gaza bagian utara. Sehingga juluran tangan dari UNRWA masih amat dibutuhkan.

“Kami mendesak pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tidak tersentuh,” kata pernyataan bersama tujuh Menlu negara tersebut.