TRIBUNNEWS.COM - Seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada hari Kamis (31/20/2024) bahwa pihaknya menolak usulan apa pun tentang gencatan senjata sementara.

Ini menyusul proposal yang diajukan oleh Qatar, Mesir, dan AS yang mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari, dikutip dari Middle East Eye.

Namun, saat masa gencatan senjata, Israel tidak menarik pasukannya dari Gaza.

Hamas tidak setuju dengan kesepakatan itu.

Dengan tegas, seorang pemimpin senior bernama Taher Al-Nunu menginginkan adanya gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel.

"Ide tentang jeda sementara dalam perang, hanya untuk melanjutkan agresi di kemudian hari, adalah sesuatu yang telah kami sampaikan dalam posisi kami. Hamas mendukung penghentian perang secara permanen, bukan yang sementara," kata Taher Al Nunu, dikutip dari Arab News.

Seorang sumber yang mengetahui pembicaraan itu berkata kepada AFP bahwa para mediator yang berusaha menjadi perantara gencatan senjata di Gaza diperkirakan akan mengusulkan gencatan senjata kurang dari sebulan kepada Hamas.

Perundingan Gaza di Doha Sempat Berlanjut, tapi Berakhir tanpa Kepastian

Kepala mata-mata Mossad Israel dan Direktur CIA telah menghadiri pembicaraan di ibu kota Qatar, Doha.

David Barnea dan William Burns bergabung dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dalam upaya menghidupkan kembali perundingan setelah terbunuhnya kepala Hamas Yahya Sinwar pada 16 Oktober.

Dalam pertemuan yang berakhir pada hari Senin tersebut, dibahas usulan gencatan senjata jangka pendek kurang dari sebulan.

Usulan tersebut mencakup pertukaran sandera dan peningkatan bantuan ke Gaza.

Baca juga: Hamas Bantah Laporan Tentang Kesepakatan Gencatan Senjata Sementara Akan Segera Terjadi

"Pejabat AS yakin bahwa jika kesepakatan jangka pendek dapat dicapai, kesepakatan itu dapat mengarah pada kesepakatan yang lebih permanen," kata sumber tersebut.

Saat ini sekitar 100 tawanan masih berada di Gaza.

Hal ini terjadi lantaran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak perundingan dan meningkatkan operasi militer.