TRIBUNNEWS.COM - Kabinet Israel menyetujui anggaran negara tahun 2025 dan berencana untuk menaikkan pajak guna membiayai perangnys.

Anggaran Negara tahun 2025 itu mencakup serangkaian kenaikan pajak dan pemotongan belanja.

Padahal, di sisi lain, sebagian besar kegiatan perekonomian melambat drastis karena kurangnya pekerja.

Perang di Gaza telah berlangsung selama lebih dari setahun.

Hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir, malah makin meluas ke Lebanon dan Iran

Lebih lanjut. minggu ini, Kementerian Keuangan memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Israel pada 2024 menjadi hanya 0,4 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,1 persen.

Revisi tersebut merupakan pemangkasan target pertumbuhan kedua pada tahun ini, Reuters melaporkan.

Biaya pertempuran dan absennya puluhan ribu tentara cadangan yang bertugas di garis depan, serta tidak diikutsertakannya ribuan pekerja Palestina dari Israel karena alasan keamanan, telah sangat membebani pilar-pilar utama perekonomian termasuk teknologi, konstruksi dan pertanian.

"Tujuan utama anggaran 2025 adalah menjaga keamanan negara dan meraih kemenangan di semua lini, sekaligus menjaga ketahanan perekonomian Israel," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dalam sebuah pernyataan, dikutip dari VOA.

Secara keseluruhan, anggaran tersebut mencakup paket kenaikan pajak dan pemotongan belanja sekitar 40 miliar shekel atau sekitar 168, 41 triliun rupiah untuk mencoba mengendalikan defisit anggaran yang kini mencapai 8,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Israel dan Haiti Duduki Peringkat Terburuk terkait Kasus Pembunuhan Jurnalis

Pengeluaran keseluruhan ditetapkan sebesar 744 miliar shekel atau sekitar 3.132 triliun rupiah.

Dari jumlah itu, sekitar 161 miliar di antaranya akan digunakan untuk pembayaran utang.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan alokasi pertahanan dapat ditingkatkan lebih lanjut, baik dengan menambahkan dana ke anggaran sebelum pemungutan suara di parlemen pada Januari, atau melalui anggaran tambahan.

Dia mengatakan anggaran tersebut tidak termasuk potensi penambahan yang mungkin dilakukan setelah adanya usulan dari komite Nagel, panel khusus yang ditunjuk oleh pemerintah tahun ini untuk membuat rekomendasi jangka panjang mengenai anggaran keamanan dalam dekade mendatang.