Donald Trump Presiden AS, Palestina Tambah Nelangsa, Perang Gaza Lanjut Sampai Israel Caplok Wilayah
Rantawi memprediksi Donald Trump akan memperluas ruang kepada pemerintahan Netanyahu dan kelompok ekstrem kanan Israel.
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Donald Trump Presiden AS, Palestina Tambah Nelangsa, Perang Gaza Lanjut Sampai Israel Caplok Wilayah
TRIBUNNEWS.COM - Dunia menantikan sikap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap perang Israel di Lebanon dan Gaza, setelah Presiden saat ini Joe Biden menjadi pendukung Israel pertama di dunia.
Dalam wawancara dengan Khabarni, Kamis (7/11/2024) direktur Pusat Studi Politik Yerusalem, penulis Oraib Rantawi, meramalkan kalau perang akan berakhir sebelum Trump secara resmi mengambil alih kekuasaan secara konstitusionalnya pada awal tahun depan.
Baca juga: VIDEO Avivim Israel Utara Terbakar Dihantam 50 Roket Hizbullah, IDF Nyatakan Sersan Ariel Tewas
Ia menilai Trump akan lebih tegas dibandingkan Presiden Biden saat ini dalam mengakhiri perang, namun sebagai imbalannya ia akan lebih bermurah hati dibandingkan Biden terhadap Israel dan Netanyahu.
Dia menyiratkan kalau Palestina justru akan lebih nelangsa saat Donald Trump berkuasa dengan menyatakan kalau semua orang mengetahui posisi dan sikap Trump dalam masalah Palestina.
"Dialah yang mengumumkan kesepakatan abad ini dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menutup kantor PLO di Washington, melawan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA), dan juga mengakui kedaulatan Israel atas Golan dan membuat AS menarik diri dari beberapa lembaga internasional karena bertentangan dengan kepentingan Israel," kata dia.
Rantawi memprediksi Donald Trump akan memperluas ruang kepada pemerintahan Netanyahu dan kelompok ekstrem kanan Israel.
Kemungkinan besar Trump akan mendukung upaya Israel untuk mencaplok Area C di Tepi Barat.
Al-Rantawi mengatakan Trump, selama masa jabatan presiden pertamanya dan masa jabatan terakhirnya, tidak pernah membicarakan solusi dua negara yang dianggap sejumlah negara sebagai solusi terbaik dari konflik berkepanjangan Israel-Palestina.
Ia mengatakan pemerintahan Trump akan lebih dekat dengan Israel dibandingkan pemerintahan Biden.
Trump Akan Dukung Gencatan Senjata di Perang Lebanon
Sementara itu, Presiden Asosiasi Ilmu Politik Yordania, Dr Khaled Shneikat, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Khabarni bahwa Trump, berdasarkan masa jabatan presiden pertamanya, memiliki lebih banyak pengalaman di wilayah tersebut.
Dia berharap Trump akan memiliki dua posisi dalam perang, yang pertama tentang perang dengan Lebanon, yaitu menghentikannya, dan inilah yang dia ungkapkan selama kampanye pemilihannya.
Dia mengindikasikan kalau posisi Trump kemungkinan akan mendukung kondisi Israel untuk menghentikan perang, yaitu kembalinya pemukim ke utara, evakuasi wilayah selatan Litani, pemindahan pasukan Hizbullah ke utara Litani, dan pelucutan senjata HIzbullah.
Selain itu, Trump akan mendorong penempatan pasukan Lebanon dan internasional di sepanjang perbatasan dengan Israel, dan mungkin pembentukan jalur penyangga.
Baca juga: Media Ibrani: Israel Kerahkan Tentara di Gaza Utara Sebagai Persiapan Pemukimannya
Perang Lanjut Sampai Israel Kuasai Gaza
Berbeda dari Perang Lebanon, posisi Trump justru mendukung perang Israel di Gaza.
Ia tidak pernah berbicara tentang penghentian perang, melainkan berbicara tentang hak Israel untuk mempertahankan diri dan menyelesaikan perang, serta hak Israel untuk melenyapkan Hamas.
Dia menunjukkan bahwa Trump tidak memiliki masalah (tidak keberatan) dengan ekspansi Israel di Tepi Barat dan Golan, dan mungkin juga di Gaza.
Hal itu terindikasi saat Trump berbicara terus terang bahwa Israel adalah negara kecil, dan perlu berkembang, karena Israel adalah negara kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. negara-negara di wilayah tersebut.
Shneikat mengatakan kalau Trump akan terpengaruh oleh realitas militer dan operasional perang tersebut.
"Karena ia percaya akan adanya kekuatan, dan akan menghormati aturan ini jika Israel terkena dampak negatif perang tersebut," katanya.
Shneikat menyebut, sikap pro oleh Donald Trump ini akan dimanfaatkan Israel untuk berusaha melanjutkan perang sampai akhir dan menduduki Gaza, menetap di sana, dan mungkin menggusur penduduknya.
"Trump dekat dengan agenda sayap kanan Israel, dia tidak mengusulkan solusi dua negara. Sikap dan pembicaraannya tentang perdamaian bersifat ambigu, dan tidak ada indikasi bagaimana dia akan mengupayakan perdamaian dan stabilitas yang dia bicarakan," kata dia.
Sikap Hamas Atas Terpilihnya Donald Trump
Adapun Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengatakan pada Rabu kalau sikap mereka terhadap pemerintahan baru AS tergantung pada kebijakan negara sekutu utama Israel itu di Perang Genosida di Gaza.
Seperti diketahui, Donald Trump dari Partai Republik mengklaim kemenangan pada pemilihan umum AS 5 November setelah proyeksi bahwa ia telah mengalahkan calon dari Partai Demokrat Kamala Harris untuk menjadi presiden ke-47 negara itu.
“Kami mengkonfirmasi bahwa posisi (sikap) kami pada pemerintahan AS yang baru tergantung pada perilaku praktisnya terhadap rakyat Palestina, hak dan alasan mereka yang sah,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Hamas menyatakan semua pemerintahan AS sebelumnya telah mendukung pendudukan Israel.
“Klise politik dan militer AS untuk Israel “telah mengkonfirmasi perannya sebagai mitra penuh dalam pembunuhan puluhan ribu orang kami, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua,” kata kelompok pembebasan Palestina itu.
Kelompok Palestina itu juga mendesak pemerintah AS yang akan datang “untuk mendengarkan suara-suara publik AS, menolak pendudukan dan genosida (Israel), dan (AS) mendukung dan bias terhadap” Israel.
Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih dari 2017 hingga 2021, Trump menawarkan dukungan yang tak tergoyahkan kepada Israel, termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dalam sebuah langkah yang diikuti oleh beberapa negara.
Israel terus melakukan serangan yang menghancurkan di Gaza sejak serangan Hamas pada Oktober. 7, 2023, menewaskan hampir 43.400 orang dan membuat daerah kantong itu hampir tidak dapat dihuni.
Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong yang diblokade.
(oln/khbrn/*)