TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan pada Minggu malam waktu setempat (10/11/2024), Tom Homan, yang menjabat sebagai direktur sementara Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) pada pemerintahan sebelumnya, akan memimpin pengawasan perbatasan negara.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa mantan Direktur ICE, dan pejuang kuat dalam pengawasan perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan Pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas Perbatasan Negara kita (‘The Border Czar’), termasuk, tidak terbatas pada Perbatasan Selatan, Perbatasan Utara, semua Keamanan Laut, dan Keamanan Penerbangan,” kata Trump dalam unggahannya di Truth Social.

Terkait alasan penunjukan tersebut, Trump mengaku sosok Tom Homan adalah sosok terbaik dalam bidang perbatasan yang dikenalnya.

“tak ada yang lebih baik dalam mengawasi dan mengendalikan Perbatasan kita selain dia (Homan), dia jugaakan bertanggung jawab atas deportasi semua imigran ilegal kembali ke negara asal mereka.” lanjut Trump dalam unggahannya tersebut

Dikutip dari CNN, Mantan direktur sementara ICE ini tercatat pula sebagai salah satu kontributor untuk Project 2025.

Project 2025 adalah sebuah rancangan pihak konservatif yang menuntut reformasi di sejumlah bidang.

Namun demikian, selama kampanyenya, Trump mengaku dia tidak terlibat dalam proyek tersebut.

Pada Senin pagi (11/11/2024) Homan mengonfirmasi penunjukkannya di Fox News.

Homan menjelaskan beberapa rencananya untuk menangani imigrasi ilegal.

Ia mengaku razia di sejumlah tempat kerja berstatus ilegal menjadi prioritas pertamanya.

“Operasi razia di tempat kerja harus dilaksanakan. Tahu di mana kita menemukan sebagian besar korban perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja paksa? Di tempat kerja.” ungkap Homan.

Baca juga: Elon Musk Dilaporkan Terus Menempel pada Donald Trump, Pengaruhi Transisi Pemerintahan AS

Dalam wawancara tersebut, Homan juga mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap kota-kota di AS yang selama ini memberikan suaka kepada imigran-imigran gelap yang terus menerobos perbatasan mereka selama pemerintahan Biden.

“Kota-kota suaka adalah tempat perlindungan bagi para penjahat,” kata Homan di Fox News.

Guna menangani masalah tersebut, ia berharap timnya nanti dapat berkoordinasi dengan seluruh kepolisian di kota-kota  suaka tersebut.

Homan diduga akan menggunakan strategi serupa di masa pemerintahan pertama Trump dengan menggunakan Departemen Kehakiman untuk menegakkan kebijakan imigrasinya.

Masalah Imigrasi jadi Prioritas Kampanye Trump

Imigrasi merupakan pokok utama dalam kampanye Trump 2024, dan ia berulang kali berjanji untuk mendeportasi jutaan imigran tanpa dokumen.

Dalam wawancara terbaru di acara CBS "60 Minutes," Homan berpendapat bahwa “keluarga dapat dideportasi bersama-sama” ketika ditanya tentang janji Trump untuk melaksanakan deportasi massal segera setelah menjabat.

Karena hal tersebut, Homan meyakinkan ke publik bahwa tidak ada upaya untuk memisahkan keluarga imigran ilegal yang selama ini ditudingkan oleh Partai Demokrat selaku oposisi.

“Kami tidak akan melakukan razia massal di semua lingkungan. Kami juga tidak akan membangun kamp konsentrasi. Saya sudah membaca semua tudingan itu. dan itu adalah hal yang konyol,” kata Homan kepada CBS.

Ia juga berpendapat bahwa upaya deportasi massal tersebut akan terarah, meskipun rencana pasti bagaimana itu akan dilaksanakan dan berapa biaya yang dibutuhkan masih harus dilihat.

Homan sendiri juga pernah menyampaikan pidatonya terkait Deportasi Massal saat ia diberi kesempatan berbicara di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli.

“Saya punya pesan untuk jutaan imigran ilegal yang telah dilepaskan Joe Biden ke negara kita, yang melanggar hukum federal: Kalian lebih baik mulai mengemas barang sekarang,” kata Homan dari panggung di Milwaukee. “Kalian benar-benar harus mengemasnya sekarang.”

Seorang petugas penegak hukum karir, Homan menjadi wajah publik dari upaya keras pemerintahan Trump yang pertama untuk meningkatkan penegakan hukum imigrasi sebelum pensiun pada tahun 2018.

Ia menjabat sementara dalam peran tersebut sejak awal pemerintahan Trump, meskipun tidak pernah dikonfirmasi oleh Senat, karena ia sudah menjadi wakil yang berada dalam urutan jabatan untuk pekerjaan tersebut.

(Tribunnews.com/Bobby)