Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk berpihak kepada masyarakat dari tindakan oknum-oknum mafia tanah.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024 yang digelar di satu hotel Kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

"Di mana salah satu kementerian yang ada di dalam koordinasi kami adalah ATR/BPN, kami benar-benar berharap di bawah kepemimpinan Bapak Nusron Wahid kementerian ATR/BPN bisa menghadirkan keadilan bagi masyarakat," kata AHY dalam sambutannya.

Menurut AHY, warga harus memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Jangan sampai negara hanya memiliki cita-cita membangun infrastruktur, tetapi ada hak warga yang diserobot.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Pastikan Pemerintah Siapkan Lahan 50 Hektar Untuk Warga Terdampak Erupsi Lewotobi

Dirinya menilai, keadilan saat ini bagi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat mahal.

Sudah seharusnya, negara menurut AHY bisa memberikan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat tersebut.

"Kita tidak boleh membangun kemudian ada saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang diserobot tanahnya dan diperlakukan tidak adil dan sengsara hidupnya, tidak punya masa depan," kata dia. 

Baca juga: Ini Kerja Satgas Mafia Tanah di Tangan Menteri ATR Nusron Wahid

Menurut Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut, apabila keadilan ini bisa dilakukan, sudah dipastikan nantinya rakyat akan bisa hidup di sebuah lahan yang clear and clean dari masalah.

Termasuk, kata dia, apabila pemerintah ingin membangun infrastruktur, mesti dipastikan lahan yang dibangun tidak bersengketa dan tidak menyerobot milik warga.

"Lahan yang clean ini menjadi prasyarat pertama sebelum pembangunan infrastruktur apapun. Mau disini, mau di Papua, mau di IKN, di manapun. Kita berharap lahan atau tata ruangnya itu benar-benar siap untuk menjadi landasan bagi pembangunan infrastruktur," tutur dia.

Di akhir, dirinya juga mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN bisa turut terlibat dalam keinginan pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto 

Kata dia, Prabowo sebagai Presiden RI memiliki keinginan agar ekonomi Indonesia tumbuh dan meningkat salah satunya dengan keterjaminan perihal tanah terhadap warga.

Pasalnya dia beranggapan, tanah menjadi satu aspek besar yang mempengaruhi tingkat perekonomian bagi warga.

"Kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap melayani semua dan tentunya berharap ATR BPN menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan," kata dia.

Sebagai informasi, turut hadir dalam agenda Rakor ini Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada.