TRIBUNNEWS.COM - Langkah Joe Biden yang memberikan izin bagi Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh Amerika Serikat (AS) ke dalam wilayah Rusia menuai kontroversi.

Hal ini terjadi mengingat izin tersebut, diberikan hanya beberapa hari jelang dirinya lengser dari jabatan Presiden AS.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Langkah Joe Biden ini terjadi kurang lebih dua bulan sebelum Presiden Terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang.

Dikutip dari Associated Press (AP), setidaknya ada tiga sumber yang memastikan bahwa AS telah mencabut kebijakan larangan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia tersebut.

Mendengar kabar tersebut, anak sulung Presiden AS yang terpilih, Donald Trump Jr. pun mengaku geram.

Donald Trump Jr. mengaku kebijakan yang dikeluarkan oleh Joe Biden ini murni untuk memenuhi keinginan industri militer Amerika belaka dan menghiraukan kehendak rakyat.

Tak tanggung-tanggung, Donald Trump Jr. juga menuduh Biden dan industri militer AS telah bersekongkol untuk memicu Perang Dunia III sebelum Donald Trump dilantik kembali sebagai presiden.

Pernyataan tersebut, disampaikan melalui unggahan di akun media sosialnya di akun media sosial miliknya di platform X yakni @DonaldJTrumpJr. 

"Kompleks Industri Militer tampaknya ingin memastikan Perang Dunia III dimulai sebelum ayah saya memiliki kesempatan untuk menciptakan perdamaian dan menyelamatkan nyawa," tulis Trump Jr pada Minggu (17/11/2024) waktu setempat.

"Nyawa rakyat Amerika tidak penting bagi anda!!! Dasar kalian Orang-orang bodoh!" tambahnya dengan nada tajam. 

Pengamat Nilai Trump Bakal Cabut Izin Biden

Baca juga: Rusia Tanggapi Izin bagi Ukraina untuk Pakai Rudal AS: Mereka Menuang Bahan Bakar ke dalam Api

Kebijakan pemberian izin penggunaan rudal oleh Joe Biden ini menjadi sorotan karena dikeluarkan jelang dirinya lengser.

Seperti yang diketahui sebelumnya, langkah Joe Biden ini, terjadi kurang lebih dua bulan sebelum Presiden Terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang.

Menanggapi kabar tersebut, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut bakal menjadi peninggalan yang menyusahkan Donald Trump.

Hal ini diutarakan oleh Ilter Turan, Presiden Asosiasi Internasional Ilmu Politik sekaligus profesor di Universitas Bilgi, Turki.