TRIBUNNEWS.COM - Departemen Luar Negeri AS mengatakan lebih dari 11.000 tentara Korea Utara kini beroperasi di wilayah Kursk Rusia.

Baru minggu lalu dilaporkan kalau tentara Korea Utara yang diterjunkan untuk membantu Rusia bertempur dengan Ukraina berjumlah 10.000.

"Sekarang ada lebih dari 11.000 tentara Korea Utara yang terlibat dalam operasi tempur Rusia melawan Ukraina di wilayah Kursk Rusia," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari CNN.   

Kursk adalah wilayah Rusia selatan tempat Kyiv melancarkan serangan balasan pada musim panas, dalam upaya untuk merebut kembali wilayahnya.

Dalam perkembangan lain terkait situasi perang Rusia di Ukraina, Presiden AS Joe Biden baru saja mengumumkan kalau Washington mengizinkan Ukraina menggunakan senjata dari AS untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.

Keputusan ini dinilai sebagai tanggapan setelah pengerahan pasukan Korea Utara ke Kursk.

"ATACMS yang disediakan AS tersebut dimaksudkan untuk digunakan terutama di wilayah Kursk," kata seorang pejabat AS, dikutip dari CNN.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller tidak mau mengonfirmasi secara resmi bahwa AS telah mengubah kebijakannya untuk mengizinkan serangan jarak jauh.

"Bila Anda melihat peningkatan konflik ini, Rusia-lah yang telah meningkatkan konflik berkali-kali," kata Miller, sambil menunjuk pada peningkatan jumlah tentara Korea Utara.

Sedangkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan minggu lalu bahwa AS akan terus “beradaptasi dan menyesuaikan” kebijakannya.

"Setiap bulan sejak agresi Rusia, kami terlibat dalam pertahanan Ukraina, kami beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan Ukraina seiring dengan perubahan medan perang, perubahan tindakan Rusia, dan masuknya unsur-unsur baru — misalnya, pasukan Korea Utara," katanya dalam sambutan di NATO.

Baca juga: Pentagon Konfirmasi Lebih Dari 11.000 Tentara Korea Utara Terkonsentrasi di Kursk

Dikutip dari Reuters, Kyiv telah mengindikasikan pihaknya ingin menggunakan Storm Shadows terhadap pangkalan udara yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Ukraina, bukan di Kursk.

Gedung Putih dan Downing Street menolak berkomentar.

Menanggapi pencabutan larangan ini, Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Senin ini (18/11/2024) menanggapi dengan mengecam keras pemerintah AS.