Gabon Gelar Referendum Konstitusi Baru Pascakudeta Militer
Gabon sedang melaksanakan referendum untuk menentukan apakah akan mengadopsi konstitusi baru membuka jalan menuju pemerintahan demokratis
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Gabon sedang melaksanakan referendum untuk menentukan apakah akan mengadopsi konstitusi baru yang bertujuan membuka jalan menuju pemerintahan demokratis setelah kudeta militer yang menggulingkan Presiden Ali Bongo Ondimba tahun lalu.
Kudeta tersebut mengakhiri 55 tahun kekuasaan keluarga Bongo di negara kaya minyak ini.
Detail Referendum
Sekitar 860.000 pemilih terdaftar di Gabon, memberikan suara pada Sabtu, mengenai rancangan konstitusi yang diusulkan.
Rancangan itu mencakup perubahan besar untuk mencegah pemerintahan dinasti dan menetapkan batasan masa jabatan presiden.
Dikutip dari Al Jazeera, konstitusi baru ini diperlukan untuk lebih dari 50 persen suara agar dapat disahkan.
Pemungutan suara berlangsung di 2.835 tempat pemungutan suara di seluruh negeri, termasuk di ibu kota Libreville, yang dibuka pada pukul 7 pagi waktu setempat.
Hasil akhir akan diumumkan oleh mahkamah konstitusi.
Konstitusi yang diusulkan akan memberlakukan pembatasan dua periode masa jabatan presiden, menghapus jabatan perdana menteri, dan mengakui bahasa Prancis sebagai bahasa resmi Gabon.
Selain itu, konstitusi ini juga menyatakan, anggota keluarga tidak dapat menggantikan presiden.
Masa jabatan presiden akan ditetapkan selama tujuh tahun, sementara piagam saat ini mengizinkan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang tanpa batas.
Baca juga: Tuding Houthi, Ternyata AS Dalang Penembakan Kapal Tanker Minyak Gabon di Laut Merah
Nathalie Badzoko, seorang pegawai negeri sipil berusia 33 tahun, menyatakan dukungannya terhadap konstitusi baru, meskipun mengaku belum membaca seluruh teks.
"Saya memilih dan memiliki kepercayaan pada pemerintahan militer," ujarnya, dikutip dari AFP.
Di sisi lain, ada penolakan terhadap rancangan piagam ini.
Kudeta terjadi setelah Ali Bongo diumumkan sebagai pemenang pemilihan umum yang dianggap curang oleh tentara dan oposisi.
Bongo, yang telah memerintah sejak 2009, mengambil alih jabatan dari ayahnya, Omar Bongo, yang meninggal setelah memimpin negara tersebut selama 42 tahun.
Gabon merupakan anggota OPEC, memiliki kekayaan minyak yang terpusat di tangan segelintir orang.
Hampir 40 persen penduduk berusia 15 hingga 24 tahun menganggur pada 2020 menurut Bank Dunia.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)