TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Israel akan secara resmi mencaplok Tepi Barat dalam waktu dekat, paling cepat dalam dua minggu, klaim jurnalis kawakan Seymour Hersh.

Hersh, yang juga mengungkap dugaan peran AS dalam ledakan pipa Nord Stream, mengatakan ada juga seruan agar Gaza utara "diserahkan" kepada pemukim Israel.

"Saya diberi tahu minggu ini oleh seorang pejabat Washington yang berpengetahuan luas bahwa pimpinan Israel akan secara resmi mencaplok Tepi Barat dalam waktu dekat—mungkin dalam dua minggu," tulis Hersh dalam kolom Substack -nya, dikutip dari News18.

Ia mengatakan Israel berharap 'bahwa langkah yang menentukan itu akan mengakhiri, sekali dan untuk selamanya, pembicaraan apa pun mengenai solusi dua negara dan akan meyakinkan beberapa orang di dunia Arab yang skeptis untuk mempertimbangkan kembali pembiayaan pembangunan kembali Gaza yang telah direncanakan'.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober tahun lalu setelah serangan Hamas terhadap Israel, dan sejak itu pasukan Israel telah melancarkan beberapa serangan yang menargetkan kamp pengungsi Jenin, yang dikenal sebagai benteng kelompok militan.

Pasukan atau pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 777 warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang Gaza, menurut kementerian kesehatan yang berpusat di Ramallah.

Serangan Palestina terhadap warga Israel juga telah menewaskan sedikitnya 24 orang di Tepi Barat dalam periode yang sama, menurut angka resmi Israel.

Israel telah menguasai Tepi Barat sejak 1967. Wilayah tersebut juga berada di bawah kendali Otoritas Palestina sebagian, dengan Israel mempertahankan otoritas militer dan sipil di beberapa wilayah. Tepi Barat dibagi menjadi Wilayah A, B, dan C, dengan berbagai tingkat kendali Palestina dan Israel.

Otoritas Palestina (PA), yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, memerintah Area A dan B, sementara Israel menguasai Area C, yang mencakup sebagian besar pemukiman Tepi Barat.

"Ini akan menjadi fase baru, dan tiba-tiba perhatian dunia akan beralih dari Gaza dan Lebanon. Dan semua orang akan membicarakan tentang pencaplokan Tepi Barat dalam satu atau dua bulan," kata Hersh mengutip seorang sumber dalam kolomnya.

Netanyahu Tak Gentar

Baca juga: Negara-negara yang Patuh Putusan ICC Tangkap Netanyahu, Tak Sedikit yang Galau

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras Pengadilan Kriminal Internasional karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan menteri.

Ia mengatakan pemerintahnya tidak akan terhalang untuk melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza.

Pengumuman pengadilan yang berpusat di Den Haag pada hari Kamis (21/11/2024) bersifat anti-Semit dan Israel akan terus "membela warga negaranya," kata Netanyahu dalam komentar langsung pertamanya mengenai surat perintah tersebut.

“Israel tidak akan mengakui keabsahan keputusan ini,” katany, dikutip dari BNN Bloomberg. 

“Tidak ada perang yang lebih adil daripada perang yang dilancarkan Israel di Gaza setelah Hamas menyerang kami tanpa alasan, melancarkan pembantaian terburuk terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust.”

ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan komandan Hamas Mohammed Deif.

Israel mengatakan bahwa Deif telah tewas di Gaza beberapa bulan lalu, meskipun Hamas, kelompok militan yang didukung Iran dan ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan negara-negara lain, tidak pernah mengonfirmasi kematiannya.

Meskipun Netanyahu tidak mungkin diadili di ICC, ia harus berhati-hati ke mana ia bepergian.

Sebagian besar sekutu utama Israel — termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang — adalah penanda tangan ICC dan, secara teori, harus menangkapnya jika ia berkunjung.

Meski demikian, Hungaria menjadi negara penanda tangan ICC pertama yang menyatakan akan mengabaikan langkah ICC.

Perdana Menteri Viktor Orban, sekutu dekat Netanyahu, pada hari Jumat mengatakan ia akan mengundang pemimpin Israel itu ke Budapest dan menjamin ia tidak akan ditahan.

Baca juga: Inggris dan Prancis Siap Patuhi Surat Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu, Jerman Masih Ragu

Pendukung utama Israel, AS, bukan penandatangan dan mengutuk ICC. 

“Penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” kata Presiden Joe Biden. “Tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya.”

Israel ingin Biden menjatuhkan sanksi yang akan melarang personel ICC dari AS, di antara langkah-langkah lainnya, menurut seorang pejabat Israel yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Jika tidak, Israel berharap Presiden terpilih Donald Trump akan melakukannya. Gagasan lainnya termasuk memberi sanksi kepada negara-negara yang menyetujui surat perintah penangkapan ICC, kata pejabat tersebut.

Michael Waltz, yang dipilih Trump sebagai penasihat keamanan nasionalnya, mengatakan pengadilan tersebut “tidak memiliki kredibilitas.”

“Anda dapat mengharapkan respons yang kuat terhadap bias anti-Semit di ICC” pada bulan Januari, saat Trump menjabat, kata Waltz.

Israel berperang dengan Hamas setelah kelompok militan itu menyerbu wilayah selatan negara itu pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

Sekitar 44.000 orang tewas dalam serangan Israel berikutnya di Gaza, menurut otoritas kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah Palestina, yang tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil. 

Surat perintah ICC ditujukan untuk "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang," kata pengadilan. Surat perintah tersebut mencakup "kelaparan sebagai metode peperangan" serta "pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya."

Sebagian besar wilayah Gaza telah berubah menjadi puing-puing dan konflik tersebut telah memicu protes anti-Israel di AS, Eropa, dan dunia Arab.

(Tribunnews.com/Chrysnha)