Uni Eropa

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, di sisi lain, mengatakan kepada wartawan di Amman bahwa keputusan ICC “harus dihormati dan dilaksanakan.” “Keputusan ini merupakan keputusan yang mengikat bagi semua negara pihak pengadilan, termasuk semua anggota Uni Eropa,” katanya. 

Hamas 

Hamas berbicara mendukung surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant, tetapi tidak menyebutkan surat perintah untuk Mohammed Deif.  

Basem Naim, anggota Biro Politik Hamas, menyebut perintah pengadilan ICC sebagai “langkah penting menuju keadilan,” tetapi ia menambahkan bahwa “perintah tersebut tetap terbatas dan simbolis jika tidak … didukung oleh semua negara di seluruh dunia untuk melaksanakannya.” 

“Setiap penjahat perang harus diberi pesan bahwa ia tidak akan bisa lolos dari hukuman, berapa pun lamanya hukuman itu akan dijatuhkan, dan tidak peduli seberapa keras ia berusaha menyesatkan orang atau memutarbalikkan narasi, kebenaran akan menang,” kata Naim. 

Otoritas Palestina

Otoritas Palestina "menyambut baik keputusan ICC," katanya dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Palestina WAFA. PA mengatakan keputusan itu "mengembalikan harapan dan kepercayaan tidak hanya pada hukum internasional beserta lembaga-lembaga PBB, tetapi juga pada pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan penuntutan para penjahat perang."

PA menekankan bahwa rakyat Palestina masih menghadapi "genosida, kejahatan perang berupa penerapan kelaparan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Ia menyerukan kepada semua negara anggota ICC dan PBB untuk melaksanakan keputusan pengadilan dan mengadili para penjahat di pengadilan," bunyi pernyataan itu.

Turki  

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut langkah ICC "menjanjikan" dan menggambarkan surat perintah untuk Netanyahu dan Gallant sebagai "langkah yang sangat penting dalam membawa ke pengadilan otoritas Israel yang melakukan genosida terhadap warga Palestina."

"Kami akan terus berupaya memastikan bahwa hukum internasional, dengan semua lembaga dan aturannya, diterapkan untuk menghukum genosida. Ini adalah kewajiban kami tidak hanya kepada warga Palestina yang dibantai, tetapi juga kepada semua bangsa yang tertindas dan generasi mendatang," tulis Fidan di X.

Yordania  

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan setelah konferensi pers bersama dengan Borrell pada hari Kamis bahwa keputusan ICC harus dihormati dan dilaksanakan, seraya menambahkan bahwa Palestina pantas mendapatkan keadilan atas "kejahatan perang" Israel di Gaza . 

Republik Ceko

Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala menyebut langkah ICC "tidak menguntungkan." Keputusan tersebut "melemahkan kewenangannya dalam kasus lain ketika menyamakan perwakilan terpilih dari negara demokrasi dengan para pemimpin organisasi teroris Islam," tulis Fiala di X.

Jerman

Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Hebestreit mengatakan pada hari Jumat bahwa Berlin akan "memeriksa dengan saksama langkah-langkah domestik" yang akan diambil menyusul berita tersebut.

“Pemerintah Jerman terlibat dalam penyusunan undang-undang ICC dan merupakan salah satu pendukung terbesar ICC — sikap ini juga merupakan hasil dari sejarah Jerman,” katanya. “Pada saat yang sama, merupakan konsekuensi dari sejarah Jerman bahwa kami memiliki hubungan yang unik dan tanggung jawab yang besar dengan Israel.”

Namun, Hebestreit mencatat kepada wartawan, "Saya merasa sulit membayangkan penangkapan dapat dilakukan di Jerman atas dasar ini."

Belanda

Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengatakan pada hari Kamis bahwa negaranya "menghormati independensi ICC," dan menjelaskan, "Kami tidak akan terlibat dalam kontak yang tidak penting dan kami akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan. Kami sepenuhnya mematuhi Statuta Roma ICC."

Menyusul pengumuman Veldkamp, ​​kantor Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada hari Kamis bahwa ia telah membatalkan perjalanan Veldkamp ke Israel yang dijadwalkan minggu depan.

“Menteri Saar menyampaikan kekecewaannya, atas nama pemerintah Israel dan rakyat Israel, atas pengumumannya di Parlemen Belanda menyusul keputusan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag,” bunyi pernyataan itu. 

Argentina, Hungaria tidak setuju

Sementara itu, pemerintah Argentina dan Hongaria — keduanya dekat dengan Netanyahu — menolak keputusan tersebut. Presiden Javier Milei, sekutu dekat Netanyahu, mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa negaranya “menyatakan ketidaksetujuannya yang mendalam” dengan keputusan tersebut.

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, pendukung Netanyahu dan sekutu Presiden terpilih AS Donald Trump, menyebut langkah ICC sebagai "keputusan yang kurang ajar, sinis, dan sama sekali tidak dapat diterima."

"Hari ini saya akan mengundang Perdana Menteri Israel, Tn. Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria dan dalam undangan itu saya akan menjamin kepadanya bahwa jika dia datang, putusan ICC tidak akan berlaku di Hungaria dan kami tidak akan mengikuti isinya," kata Orban pada hari Jumat.

(Tribunnews.com/Chrysnha)