Ribuan pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, memadati ibu kota Islamabad, pekan ini. Mereka menggelar protes keras dan menuntut pembebasan Khan dari penjara. Pemerintah melaporkan bahwa beberapa anggota pasukan keamanan menjadi korban tewas dalam kerusuhan ini.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan tambahan personel telah dikerahkan untuk melindungi misi diplomatik di Red Zone, kawasan paling aman di Islamabad yang menjadi lokasi gedung-gedung pemerintahan dan kedutaan besar.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengecam aksi kekerasan tersebut sebagai bentuk "ekstremisme" untuk mencapai "tujuan politik jahat."

Namun, dengan meningkatnya kekerasan, banyak yang bertanya-tanya apakah Sharif akan tetap memimpin atau disingkirkan oleh militer yang sangat berkuasa di Pakistan.

Apa yang menjadi tuntutan demonstran?

Partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), menuntut pembebasan semua pemimpinnya, termasuk Imran Khan, yang dipenjara sejak Agustus 2023 atas tuduhan korupsi.

Pendukung Khan juga menuduh koalisi pemerintahan Sharif melakukan kecurangan dalam pemilu tahun ini. Pemerintah saat ini menghadapi desakan untuk mundur.

Namun, pemerintah Sharif tidak menunjukkan tanda-tanda akan memenuhi tuntutan tersebut. Sebaliknya, pihak berwenang telah memblokir jalan-jalan utama menuju Islamabad dengan kontainer, serta mengerahkan polisi dan pasukan paramiliter dengan perlengkapan anti huru-hara. Pertemuan-pertemuan publik juga telah dilarang di Islamabad.

Selain itu, layanan internet seluler dilaporkan terganggu, dan sekolah-sekolah di Islamabad serta kota garnisun Rawalpindi yang berdekatan, ditutup.

'Segalanya bisa kacau' jika militer jadi korban

Militer juga telah dikerahkan ke kota untuk menjaga ketertiban. Namun, para analis khawatir bentrokan antara tentara dan demonstran bisa membuat situasi semakin berbahaya.

"Jika situasi memicu kekerasan, kemungkinan intervensi langsung militer akan semakin besar, yang dapat memperburuk keadaan," kata pengamat politik Zahid Husain kepada DW.

"Jika tentara memaksa untuk menekan demonstran, situasi bisa menjadi tidak terkendali," tambahnya.

Ahli hukum Osama Malik mengatakan kepada DW bahwa intervensi penuh dari militer "tidak mungkin terjadi."

"Namun, jika ada tentara yang terbunuh dalam bentrokan dengan massa bersenjata ini, segalanya bisa kacau," ujarnya.

"Fakta bahwa militer sudah dikerahkan menunjukkan mereka terlibat dalam krisis ini. Kudeta militer bukan solusi. Pertanyaannya adalah apakah militer dapat berperan sebagai penengah untuk menyelesaikan krisis ini secara damai," kata Malik.

'Kami siap mati untuk Khan'