TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah mengumumkan darurat militer dalam pidatonya yang disiarkan televisi larut malam tanpa pemberitahuan sebelumnya, mengklaim bahwa ia akan memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu.

Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Kantor berita Yonhap mengutip pihak militer yang mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Yoon tidak menyebutkan ancaman spesifik apa pun dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, namun berfokus pada lawan-lawan politik dalam negerinya.

Status darurat militer ini diumumkan Korsel karena ketegangan dengan tetangganya, Korea Utara (Korut) terus meningkat. Korsel terakhir kali mengumumkan darurat militer pada 1987.

Selain itu pengumuman tersebut dipicu pula oleh belasan pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara Korsel.

Militer Seoul langsung menyerahkan sejumlah jet tempurnya sebagai respons atas aktivitas militer asing tersebut.

Militer Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/11/2024), menyebut sebanyak 11 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki dan mengudara di dalam Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Korsel sepanjang empat jam pada Jumat waktu setempat.

Yoon dikenal sering menyebut lawan politiknya sebagai “kekuatan anti-negara” dan “berita palsu”. Pemerintahannya, yang mengambil alih kekuasaan pada Mei 2022, telah secara besar-besaran meningkatkan penggunaan tuntutan hukum pencemaran nama baik terhadap media.

Saat mengumumkan darurat militer, Yoon mengatakan dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan seperti itu untuk menjaga ketertiban yang bebas dan konstitusional, dan mengklaim bahwa partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen untuk menjerumuskan negara ke dalam krisis.

“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi kebebasan konstitusional pesan,” kata Yoon. (Yonhap/Guardian)

SUMBER