Milisi pro-Iran dari Irak memasuki Suriah untuk membantu serangan balasan dari pemerintah terhadap kelompok pemberontak yang telah menguasai Aleppo, kota terbesar di Suriah.

Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Inggris, sekitar 200 pasukan milisi Irak yang mengendarai mobil bak terbuka, terlihat melintasi perbatasan ke Suriah pada malam hari.

"Ini adalah bala bantuan baru yang dikirim untuk mendukung rekan-rekan kami di garis depan di bagian utara,” ujar seorang pejabat militer senior kepada kantor berita Reuters.

Pertempuran terus berlanjut di sekitar Aleppo dan Idlib

Dipimpin oleh kelompok Islamis, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), para pemberontak melancarkan serangan dua arah ke kota Aleppo pekan lalu dan bergerak ke pedesaan sekitar Idlib serta provinsi tetangganya, Hama.

Serangan udara militer Suriah dan Rusia terhadap posisi pemberontak sebagian besar berfokus di dua provinsi tersebut.

Kelompok Pertahanan Sipil Suriah "The White Helmets” melaporkan bahwa setidaknya 25 orang tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh militer Suriah dan Rusia di wilayah tersebut.

Juru bicara pemerintah Rusia mengatakan, "kami tentu saja akan terus mendukung Bashar Assad dan melanjutkan kontak pada tingkatan yang sesuai."

AS, PBB, dan Uni Eropa desak adanya de-eskalasi

Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan PBB pada Senin (02/12) mendesak adanya de-eskalasi, di mana Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan dirinya "khawatir” dengan situasi kekerasan yang saat ini terjadi. Mereka juga mendesak adanya proses politik guna mengakhiri konflik internal di negara tersebut.

"Kami ingin melihat semua negara menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong terjadinya de-eskalasi, melindungi warga sipil, dan pada akhirnya mendorong proses politik ke depan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller kepada wartawan.

Dalam sebuah pernyataan dari juru bicara urusan luar negeri Anouar El Anouni, Uni Eropa juga menyerukan adanya de-eskalasi dan perlindungan terhadap warga sipil, serta mengkritik Rusia karena ikut berpartisipasi dalam serangan udara di wilayah padat penduduk.

PBB memperkirakan bahwa sejak pertempuran kembali memanas dalam perang saudara Suriah yang telah berlangsung lama, antara 26 November hingga 1 Desember, setidaknya 44 orang tewas dan sekitar 48.500 orang terpaksa mengungsi di wilayah tersebut.

"Rakyat Suriah telah menghadapi konflik ini selama hampir 14 tahun. Mereka pantas mendapatkan cakrawala politik yang dapat memberikan perdamaian di masa depan, bukan lebih banyaknya pertumpahan darah,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, kepada wartawan.

Iran menegaskan kembali dukungan penuhnya untuk pemerintah Suriah

Pada Senin (03/12), juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa penasihat dari Teheran akan tetap berada di Suriah "sesuai dengan keinginan” Damaskus.

"Kami memasuki Suriah bertahun-tahun yang lalu atas undangan resmi dari pemerintah Suriah, ketika rakyat Suriah menghadapi ancaman terorisme,” ujarnya.

Menlu Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Presiden Suriah Bashar Assad di Damaskus pada Minggu (01/12) dan mengumumkan dukungan penuh Teheran untuk pemerintahan Assad.

"Saya dengan tegas mengumumkan dukungan penuh untuk Presiden Assad, pemerintah, tentara, dan rakyat Suriah dari Republik Islam Iran,” kata Araghchi.

Menlu Iran itu kemudian tiba di Turki, salah satu pendukung utama para pemberontak, di mana ia mengatakan bahwa kedua negara sepakat, Suriah "tidak boleh menjadi pusat bagi kelompok teroris.”

Menlu Turki Hakan Fidan menambahkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan jika menganggap eskalasi yang terjadi saat ini di Suriah disebabkan oleh "campur tangan asing.”

Warga Kurdi Suriah telah melarikan diri dalam jumlah besar setelah kelompok pemberontak yang didukung Turki merebut kota Tal Rifaat dari otoritas Kurdi yang didukung AS.

kp/rs (Reuters, AP)