Presiden Yoon Suk Yeol Menghadapi Ketidakpuasan yang Semakin Meningkat di Parlemen
Presiden Yoon Suk Yeol, anggota partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, telah menjalani dua tahun dari masa jabatan lima tahunnya sebagai presiden
Editor: Muhammad Barir
Sementara serikat pekerja terbesar di Korea Selatan menyerukan agar pemogokan umum sampai pengunduran diri presiden.
Sementara itu, pemimpin partai yang berkuasa di Korea Selatan menganggap keputusan Presiden Yeol untuk memberlakukan darurat militer di negaranya sebagai hal yang “tragis”.
Dia juga menyerukan “semua pihak yang bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban” atas upaya yang gagal ini.
“Presiden harus menjelaskan situasi tragis ini secara langsung dan komprehensif,” kata Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, kepada wartawan dalam siaran langsung televisi, dan menekankan bahwa “semua yang bertanggung jawab atas masalah ini harus dimintai pertanggungjawaban.”
Di Washington, Gedung Putih menyatakan kepuasannya atas keputusan Presiden Korea Selatan yang membatalkan penerapan darurat militer di negaranya.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kami lega bahwa Presiden Yoon menarik kembali keputusannya untuk memberlakukan darurat militer dan menghormati keputusan Majelis Nasional Korea untuk menghentikan pekerjaan tersebut” dalam situasi yang luar biasa ini.
Protes Meningkat di Jalanan
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan mengambil langkah untuk mencabut darurat militer yang ia nyatakan beberapa jam yang lalu.
Yoon Suk-yeol akan menarik pasukan militer dari jalanan, setelah parlemen memberikan suara menentang tindakan tersebut dan protes rakyat meningkat.
Dia mengatakan dalam pidatonya di televisi: “Beberapa waktu yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat. Kami menarik tentara yang dikerahkan untuk melaksanakan operasi darurat militer.
“Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan secara resmi mencabut darurat militer” setelah rapat Kabinet diadakan “segera setelah para anggota tiba.”
Yoon Suk-yul telah memberlakukan darurat militer, melarang semua aktivitas politik dan menutup Parlemen, menuduh oposisi negara tersebut mengendalikan Parlemen, bersimpati dengan Korea Utara, dan mengganggu pekerjaan pemerintah melalui aktivitas anti-negara.
Yoon mengumumkan keputusannya di televisi, menekankan niatnya untuk "menghilangkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi sistem demokrasi konstitusional."
Namun, Parlemen menolak keputusan tersebut dan bergegas melakukan pemungutan suara mengenai undang-undang yang menghentikan darurat militer, dalam sidang darurat yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya.
