Presiden Yoon Suk Yeol Menghadapi Ketidakpuasan yang Semakin Meningkat di Parlemen
Presiden Yoon Suk Yeol, anggota partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, telah menjalani dua tahun dari masa jabatan lima tahunnya sebagai presiden
Editor: Muhammad Barir
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mengecam pemberlakuan darurat militer, menekankan bahwa tindakan tersebut “ilegal,” dan menyerukan warga untuk berkumpul di Parlemen untuk melakukan protes.
“Keputusan ilegal Presiden Yeon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer tidak sah,” kata Lee, menambahkan dalam pidato yang disiarkan langsung melalui Internet,
“Tolong, pergilah ke Majelis Nasional sekarang.” “Aku juga akan pergi ke sana.”
Yoon, yang popularitasnya menurun dalam beberapa bulan terakhir, mengalami kesulitan untuk menyampaikan agendanya ke parlemen yang dikuasai oposisi sejak ia menjabat pada tahun 2022.
Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon telah menemui jalan buntu dengan oposisi Partai Demokrat mengenai rancangan undang-undang anggaran untuk tahun depan.
Yoon juga menolak seruan penyelidikan independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat seniornya, yang berujung pada kritik tajam dari lawan politiknya, seperti yang dilansir Associated Press.
Gejolak ekonomi
Dalam konteks dampaknya, nilai aset keuangan Korea Selatan menurun pada perdagangan hari Selasa.
Indeks MSCI iShares turun 5,1 persen di perdagangan Amerika, penurunan harian terbesar sejak 5 Agustus.
Won Korea Selatan juga melemah terhadap dolar mencapai level terendah dalam lebih dari dua tahun.
Kantor Berita Bloomberg melaporkan, saham perusahaan elektronik raksasa Korea Selatan, Samsung Electronics, yang terdaftar di Bursa Efek London, turun 5% hari ini.
Presiden AS, Joe Biden memantau situasi
Sebagai bagian dari reaksi tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden memantau situasi di Korea Selatan dengan “saksama.”
Dia mengatakan bahwa pemerintah “berhubungan dengan pemerintah Republik Korea dan memantau situasi dengan cermat.”
Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell juga mengatakan, “Kami dengan cermat mengikuti perkembangan terkini di Republik Korea dengan keprihatinan yang mendalam,” dan menambahkan, “Kami mempunyai harapan dan harapan bahwa setiap perbedaan politik akan diselesaikan secara damai dan dengan cara yang konsisten dengan supremasi hukum,” menurut apa yang dilansir Agence France-Presse.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vedant Patil meminta pihak berwenang di Korea Selatan untuk mematuhi keputusan Parlemen yang mendukung pencabutan darurat militer yang diberlakukan oleh presiden.
