Peneliti Yayasan Pertahanan Demokrasi Hussain Abdul-Hussain memperingatkan bahwa Ahmed Hussein al-Sharaa, yang menggunakan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani, tampaknya menerapkan hukum Syariah di banyak wilayah yang telah dikuasainya. 

Abdul-Hussain menegaskan bahwa al-Jolani telah menempatkan pemerintah Idlib yang menegakkan Syariah sebagai pemerintah transisi bagi Suriah, yang bukan merupakan pertanda baik bagi janjinya untuk menghormati dan melindungi minoritas non-Muslim. 

"Saya berharap proyeksi saya ternyata salah dan Sharaa telah berubah dan bersikap moderat, atau "dewasa," seperti yang ia katakan kepada CNN," tulis Abdul-Hussain. "Namun, saya tidak berharap terlalu banyak." 

Pengucilan Para Pemimpin Suriah

Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan keprihatinan mengenai pengucilan para pemimpin oposisi politik lainnya.

Kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dengan cepat mengonsolidasikan otoritasnya atas negara Suriah, menunjukkan kecepatan yang sama seperti saat mereka mengambil alih negara itu, Reuters melaporkan.

Kelompok tersebut telah mengerahkan pasukan polisi, membentuk pemerintahan sementara, dan memulai pertemuan dengan utusan asing, sehingga memicu kekhawatiran mengenai inklusivitas kepemimpinan baru Damaskus, kantor berita tersebut menunjukkan.

Sejak HTS menggulingkan Bashar al-Assad pada hari Minggu sebagai bagian dari aliansi, para pejabatnya—yang sebelumnya menjalankan pemerintahan Islam di sudut terpencil di barat laut Suriah—telah mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di Damaskus.

Pada hari Senin, Mohammad al-Bashir , yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah di Idlib yang dikuasai HTS, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah. 

Langkah ini menggarisbawahi dominasi HTS di antara faksi-faksi bersenjata yang berjuang selama lebih dari 13 tahun untuk mengakhiri kekuasaan al-Assad.

Meskipun HTS memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris al-Qaeda pada tahun 2016, HTS telah meyakinkan para pemimpin suku, pejabat lokal, dan warga sipil selama perjalanannya menuju Damaskus bahwa agama minoritas akan dilindungi.

Pemerintah sementara yang baru kurang inklusif, Kata Seorang Sumber

Di kantor gubernur Damaskus, Mohammad Ghazal—seorang insinyur sipil berusia 36 tahun dari Idlib yang sekarang mengawasi urusan administratif—menepis kekhawatiran terhadap pemerintahan Islam.

"Tidak ada yang namanya pemerintahan Islam. Bagaimanapun, kita adalah Muslim dan itu adalah lembaga atau kementerian sipil," katanya, dikutip dari AL MAYADEEN.

"Kami tidak memiliki masalah dengan etnis dan agama apa pun," katanya, seraya menambahkan bahwa "yang membuat masalah adalah rezim [Assad]."