Namun, muncul kekhawatiran mengenai komposisi pemerintahan sementara yang baru , yang sangat bergantung pada para administrator dari Idlib. Reuters mengutip empat tokoh oposisi dan tiga diplomat yang mengatakan bahwa proses tersebut kurang inklusif.

Walaupun al-Bashir telah menyatakan ia hanya akan menjabat hingga Maret, HTS, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Turki, dan lainnya, belum menguraikan aspek penting dari transisi tersebut, termasuk rencana untuk konstitusi baru.

"Anda mendatangkan (menteri) dari satu warna, seharusnya ada partisipasi dari yang lain," tegas Zakaria Malahifji, Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Suriah dan mantan penasihat politik oposisi di Aleppo.

Ia menggambarkan kurangnya konsultasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai sebuah kesalahan.

"Masyarakat Suriah beragam dalam hal budaya, suku bangsa, jadi sejujurnya ini mengkhawatirkan," tegasnya.

Seperti pejabat "Pemerintah Keselamatan" yang berafiliasi dengan HTS lainnya yang direlokasi dari Idlib ke Damaskus, Ghazal telah mendesak pegawai negeri untuk kembali bekerja, seraya menekankan keadaan negara yang mengerikan.

"Ini adalah negara yang runtuh. Ini adalah reruntuhan, reruntuhan, reruntuhan," katanya.

Sasaran langsung Ghazal untuk tiga bulan ke depan termasuk memulihkan layanan dasar dan merampingkan birokrasi. Ia mengumumkan rencana untuk menaikkan gaji, yang saat ini rata-rata $25 per bulan, agar sesuai dengan upah minimum $100 di Salvation Government.

Persaingan Antar Faksi Timbulkan Risiko terhadap Stabilitas

Meskipun HTS mendominasi, faksi-faksi bersenjata lainnya, terutama di dekat perbatasan dengan Yordania dan Turki, tetap aktif, sehingga menimbulkan risiko bagi stabilitas di Suriah pasca-Assad, Reuters mencatat, seraya menambahkan bahwa persaingan antar faksi, yang berakar pada konflik bertahun-tahun, semakin memperparah tantangan-tantangan ini.

Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center, menyatakan bahwa HTS "jelas berusaha mempertahankan momentum di semua tingkatan."

Ia memperingatkan risikonya, termasuk potensi pembentukan rezim otoriter baru dengan dalih Islam.

Namun, ia menunjukkan bahwa keberagaman oposisi dan masyarakat Suriah kemungkinan akan mencegah satu kelompok pun memonopoli kekuasaan.

Dalam konteks yang sama, Reuters mengutip sumber oposisi yang mengetahui konsultasi HTS yang mengklaim bahwa semua sekte Suriah akan terwakili dalam pemerintahan sementara.

Selama tiga bulan ke depan, isu utama yang akan diputuskan termasuk apakah Suriah mengadopsi sistem presidensial atau parlementer, sumber itu menambahkan.

Dalam wawancara untuk Il Corriere della Sera pada hari Rabu, al-Bashir menekankan bahwa pemerintah sementara akan mengundurkan diri pada bulan Maret 2025.

Ia menguraikan prioritas seperti memulihkan keamanan, menegakkan kembali otoritas negara, memulangkan pengungsi, dan menyediakan layanan penting.

Ketika ditanya apakah konstitusi baru akan memiliki kerangka Islam, al-Bashir menyatakan bahwa rincian seperti itu akan dibahas selama proses penyusunan konstitusi.

Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengecualian terhadap para pemimpin oposisi politik lainnya.

"Kami prihatin - di mana semua pemimpin oposisi politik," kata seorang diplomat.

Yang lain mencatat potensi dampak destabilisasi dari faksi-faksi bersenjata yang belum dilucuti senjatanya atau didemobilisasi.

Joshua Landis, seorang pakar Suriah dan direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, menyarankan bahwa al-Jolani "harus segera menegaskan kewenangannya untuk menghentikan kekacauan yang terjadi."

"Namun, ia juga harus berupaya meningkatkan kapasitas administratifnya dengan melibatkan para teknokrat dan perwakilan dari berbagai komunitas," tegas Landis.

(Tribunnews.com/ Chrysnha/Barir)