Setelah Rezim Assad Runtuh di Suriah, Putin Mengalihkan Fokus ke Perang Melawan Ukraina

TRIBUNNEWS.COM- Jatuhnya pemerintahan Assad telah memicu kemarahan dan kebingungan dari kaum ultranasionalis Rusia, yang menganggapnya sebagai kerugian besar.

Sebuah analisis yang diterbitkan di The New York Times pada hari Kamis merinci implikasi geopolitik dari kejatuhan Presiden Suriah Bashar al-Assad bagi Rusia dan pemimpinnya, Vladimir Putin.

Menurut penulis Anatoly Kurmanaev, runtuhnya pemerintahan Assad tidak hanya mempermalukan Moskow tetapi juga mengungkap batas jangkauan militer dan pengaruh global Kremlin.

Walaupun mengalami kemunduran ini, analisis menunjukkan bahwa Putin memandang hilangnya sekutu Timur Tengahnya sebagai hambatan sementara terhadap ambisi geopolitiknya yang lebih luas.

Fokus presiden Rusia tetap pada pengamanan kemenangan di Ukraina, yang telah menjadi tujuan menyeluruh untuk memvalidasi besarnya biaya manusia dan ekonomi akibat konflik tersebut.

Para analis berpendapat bahwa keberhasilan di Ukraina dapat memulihkan citra Rusia, mengimbangi kegagalan strategis seperti di Suriah, dan membenarkan upaya perang yang berkepanjangan.

"Taruhan Putin pada perang di Ukraina begitu tinggi sehingga kemenangan di sana akan memberi Rusia imbalan dalam proporsi yang bersejarah: Semuanya atau tidak sama sekali," tulis Aleksandr Baunov, seorang analis politik di Carnegie Russia Eurasia Center.

Implikasi bagi Ukraina

Analisis tersebut mencatat bahwa kemunduran Suriah dapat menyebabkan Putin meningkatkan upaya di Ukraina untuk memulihkan prestisenya.

Komentator pro-perang di Rusia telah menyuarakan seruan untuk tindakan militer yang lebih agresif, termasuk serangan udara yang lebih intensif terhadap infrastruktur Ukraina dan persyaratan yang lebih keras untuk setiap pembicaraan damai potensial.

Para komentator ini berpendapat bahwa Rusia harus menghindari "konflik beku" seperti yang terjadi di Suriah, yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Assad.

Putin bersikeras bahwa resolusi apa pun terhadap perang Ukraina harus menjamin perolehan teritorial Rusia dan menghalangi Ukraina bergabung dengan NATO .

Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas menolak persyaratan tersebut dan menegaskan bahwa kedaulatan Ukraina harus dipulihkan.