TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan Inggris telah melakukan kontak diplomatik dengan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dari kekuasaan.

"HTS tetap merupakan organisasi terlarang, tetapi kami dapat melakukan kontak diplomatik dan kami memang melakukan kontak diplomatik seperti yang Anda harapkan," kata David Lammy kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

"Dengan menggunakan semua saluran yang kami miliki, baik saluran diplomatik dan tentu saja saluran intelijen, kami berupaya menangani HTS di mana pun kami harus melakukannya," lanjutnya.

Sebelumnya pada Sabtu (14/12/2024), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan AS telah melakukan kontak langsung dengan HTS.

Menyusul AS, Inggris melakukan kontak dengan HTS pada hari berikutnya.

Tidak hanya itu, Inggris mengumumkan paket bantuan senilai 50 juta poundsterling (Rp1 triliun) untuk membantu warga Suriah yang rentan.

Jutaan warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan setelah lebih dari satu dekade perang saudara yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Suriah dan menyebabkan banyak orang mengungsi.

Sebagian dari mereka yang melarikan diri ke negara-negara tetangga mulai kembali ke Suriah setelah jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember lalu.

Setelah rezim Assad jatuh, Inggris menghubungi oposisi Suriah, HTS, dan akan memberi bantuan 50 juta poundsterling ke warga Suriah yang membutuhkan.

Meski Melunak, AS-Inggris Masih Melabeli HTS sebagai Organisasi Terlarang

HTS, aliansi oposisi bersenjata yang menggulingkan rezim Assad, mengatakan fokus mereka saat ini adalah membangun kembali Suriah.

Baca juga: Pemimpin HTS al-Julani: Semua Faksi Suriah Dibubarkan, Tidak Ada Wajib Militer Paksa

"Situasi di lapangan di Suriah sangat tidak menentu. Prioritasnya haruslah keselamatan warga sipil Suriah dan mengamankan solusi politik untuk berbagai peristiwa yang terjadi," kata Kementerian Dalam Negeri Suriah pada Minggu (8/12/2024).

Meski HTS masih dilabeli sebagai organisasi teroris oleh Inggris, nyatanya kelompok tersebut bukan ancaman teror langsung terhadap Inggris.

"Penetapan organisasi sebagai teroris terus dikaji ulang," kata seorang juru bicara kementerian dalam negeri Inggris, Minggu (8/12/2024).

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mempertimbangkan label teroris untuk HTS.