Beberapa anggota partai, termasuk Han Dong-hoon, mendukung pemakzulan, meskipun banyak yang menentangnya.

Pada Sabtu (14/12/2024), Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan rancangan undang-undang pemakzulan terhadap Presiden Yoon, dengan 204 suara setuju, 85 menolak, dan 3 abstain.

Pemakzulan ini menyebabkan kekuasaan Yoon sementara ditangguhkan.

Namun, keputusan pemecatan permanen bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk membuat keputusan.

Apa Itu Darurat Militer?

Darurat militer adalah suatu kondisi darurat yang diberlakukan oleh pemerintah atau negara, yang melibatkan pengerahan atau pengendalian penuh oleh militer untuk menangani situasi yang dianggap mengancam keamanan negara atau tatanan sosial.

Dalam keadaan darurat militer, kekuasaan pemerintahan bisa dialihkan ke militer, dan hak-hak sipil seperti kebebasan berkumpul, berpendapat, dan pergerakan bisa dibatasi.

Darurat militer biasanya diterapkan dalam situasi ekstrem, seperti perang, pemberontakan, kerusuhan besar, atau ancaman terhadap stabilitas negara yang tidak bisa diatasi dengan cara normal.

Pada saat itu, militer diberi kewenangan untuk mengambil tindakan hukum dan administrasi, dan hukum sipil sering kali ditangguhkan.

Pemberlakuan darurat militer sering kali memicu kontroversi, karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Meskipun pemberlakuan darurat militer singkat oleh Yoon adalah yang pertama dalam empat dekade, Korea Selatan memiliki sejarah panjang pemerintahan militer, CNBC melaporkan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)