Pemerintah komunis Vietnam berencana melakukan "revolusi” institusional dengan merampingkan birokrasinya secara radikal dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah badan pemerintah akan dikurangi dari 30 menjadi 21.

Beberapa kementerian utama, termasuk kementerian keuangan dan investasi, akan digabung, sementara komisi-komisi yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam (VCP) yang berkuasa dan organisasi-organisasi media milik negara, akan dibubarkan, demikian menurut rencana reformasi itu.

Komite Sentral partai telah menyetujui rencana tersebut pada 25 November, dan diharapkan selesai pada bulan April 2025 mendatang. Nantinya, Vietnam akan memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan pemerintah tambahan.

Rincian perubahan yang direncanakan

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk membentuk "kementerian super” baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi juga akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Urusan Sosial akan bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, demikian menurut laporan media pemerintah Vietnam.

Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi. Sebagai contoh, Komisi Pusat Partai untuk Urusan Eksternal dan Komite Hubungan Luar Negeri dari Majelis Nasional akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Lebih jauh lagi, beberapa media yang dikelola negara, terutama stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka-angka spesifiknya belum diungkapkan, skala pemangkasan tersebut menunjukkan bahwa ribuan pegawai negeri kemungkinan terpengaruh dampaknya.

Penggabungan semacam ini bukan hal baru di Vietnam, yang secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 kementerian pada awal 1990-an menjadi 22 kementerian pada tahun 2021.

Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi kali ini sangat besar, dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai "revolusi kelembagaan”.

Tujuan utamanya adalah "modernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak,” ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

Menurut Nguyen, jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh, sebagai seorang reformis yang berorientasi pada tindakan.

Reformasi sebagai kebutuhan ekonomi

Dalam pertemuan Komite Sentral bulan lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan ini sebagai kebutuhan ekonomi, dengan menggambarkan institusi-institusi sebagai "hambatan dalam hambatan". Menurutnya, reformasi ini bertujuan membuat pemerintah menjadi "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.”

Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Central Institute for Economic Management, salah satu institut nasional utama di Vietnam, meyakini reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi.