Komandan SDF: Pejuang Kurdi Non-Suriah akan Hengkang, AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah

TRIBUNNEWS.COM - Milisi Kurdi yang pergi ke Suriah dari negara lain di kawasan itu untuk mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin etnis Kurdi akan pergi jika gencatan senjata total dicapai dengan Turki, kata komandan pasukan Kurdi dilansir TN, Jumat (20/12/2024). 

Penarikan pejuang asing merupakan salah satu tuntutan utama yang diajukan Turki dalam pergolakan di Suriah yang menghasilkan penggulingan rezim pemerintahan Bashar al-Assad tersebut.

Baca juga: Sekutu AS Mengamuk, Pasukan Demokratik Suriah Tembaki Pengunjuk Rasa di Raqqa

Ankara memandang kelompok Kurdi utama yang memimpin SDF – YPG - sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ditetapkannya sebagai organisasi teroris.

"Kami sekarang sedang mempersiapkan diri, setelah gencatan senjata total antara kami dan pasukan Turki serta faksi-faksi yang berafiliasi dengan mereka, untuk bergabung dalam tahap ini," kata komandan SDF, Mazloum Abdi kepada Reuters pada Kamis (19/12/2024).

"Karena ada perkembangan baru di Suriah, sudah saatnya para pejuang (milisi etnis Kurdi) yang membantu kita dalam perang ini untuk kembali ke daerah asal mereka dengan kepala tegak," tambahnya.

Abdi mengatakan bahwa meskipun para pejuang PKK telah datang ke Suriah, SDF tidak memiliki hubungan organisasi apa pun dengan kelompok tersebut.

Ia memuji mereka karena telah membantu pasukannya memerangi ISIS selama dekade terakhir.

Pernyataannya menandai pertama kalinya ia mengakui kalau para pejuang milisi Kurdi non-Suriah mendukung pasukannya selama perang di Suriah.

SDF memainkan peran penting dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) melawan kelompok ISIS. 

Washington juga menganggap PKK sebagai kelompok teroris tetapi tetap mendukung pasukan Kurdi Suriah (SDF).

Awal minggu ini, AS dan SDF mengatakan gencatan senjata yang rapuh di Manbij antara pasukan Kurdi dan faksi-faksi yang didukung Turki telah diperpanjang.

Namun, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki membantah bahwa gencatan senjata sedang berlangsung.

Pertempuran pecah awal bulan ini saat pasukan pemberontak maju ke Damaskus terus berlanjut antara kedua belah pihak di beberapa bagian Suriah timur laut.

AS Ancam Sanksi Turki Kalau Sentuh Kurdi dengan Menginvasi Suriah

Terkait manuver Turki di Suriah dengan alasan membasmi PKK-YPG, politisi senior AS khawatir kalau invasi Turki ke wilayah timur laut Suriah sudah dekat.

Atas hal itu, dia mengindikasikan AS siap menjatuhkan sanksi pada Turki, meski negara itu adalah sekutu NATO Washington.

Senator Republik John Kennedy memperingatkan kalau ia khawatir Turki akan menginvasi Suriah saat negara itu berupaya membangun kembali setelah pasukan oposisi menyingkirkan rezim Bashar Al Assad setelah 13 tahun perang.

Kennedy menyampaikan pidato di gedung Senat minggu ini yang menyatakan pesan kepada Ankara: "Biarkan Kurdi sendiri... jangan lakukan itu."

Washington telah mempertahankan kehadiran pasukan yang relatif terbatas di Suriah.

Pada Kamis, lewat pengumuman Pentagon, AS mengungkapkan sendiri peran besar mereka dalam cawe-cawe penggulingan Assad.

Pentagon menyatakan telah menggandakan kehadiran pasukan mereka dari sekitar 900 menjadi 2.000 tentara, dalam kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah untuk misi memberantas ISIS.

Adapun Turki menuduh pasukan SDF yang dipimpin Kurdi sebagai teroris.

Turki memandang, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG), yang mendominasi SDF, sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang hukum mereka.

"Jika Anda menyerang Suriah dan menyentuh sehelai rambut pun di kepala suku Kurdi, saya akan meminta Kongres Amerika Serikat untuk melakukan sesuatu," lanjut Kennedy.

"Dan sanksi kami tidak akan membantu perekonomian Turki. Saya tidak ingin melakukan itu."

Senator terkemuka dari dua partai di AS – Chris Van Hollen dari Partai Demokrat dan Lindsey Graham dari Partai Republik  – pekan ini mengancam sanksi terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika pasukan yang didukung Ankara tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Kurdi di timur laut Suriah.

Para senator menuduh Turki menolak “untuk memperpanjang gencatan senjata, termasuk tawaran zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan, khususnya kota Kobani”.

"Meskipun Turki memiliki sejumlah masalah keamanan yang sah yang dapat diatasi, perkembangan ini merusak keamanan regional dan Amerika Serikat tidak dapat tinggal diam," tulis Van Hollen dan Graham dalam sebuah pernyataan.

Pihak AS mengklaim, berkepentingan mendukung SDF demi terus memerangi kelompok ISIS yang menjadi musuh Washington.

“Setelah jatuhnya rezim Assad, pasukan yang didukung Turki telah meningkatkan serangan terhadap mitra Suriah-Kurdi kami, yang sekali lagi mengancam misi penting untuk mencegah kebangkitan ISIS,” tulis pernyataan senator AS tersebut.

Peluang dan Tantangan Bagi Turki, Damai atau Terus Perangi Kurdi?

Sanksi AS dapat memiliki implikasi nyata bagi Ankara, kata Yerevan Saeed, direktur Inisiatif Kurdi Global untuk Perdamaian di Universitas Amerika di Washington.

“Ekonomi Turki tidak berjalan dengan baik. Inflasi sangat, sangat tinggi. Lira terus menurun. Jadi harapan para senator, orang-orang di Washington DC, para pembuat kebijakan, adalah bahwa sanksi ini akan menghalangi Presiden Erdogan untuk menginvasi Rojava ,” katanya kepada The National.

“Apakah hal itu akan menghentikan Turki atau tidak, masih belum diketahui secara pasti.”

Saeed mengatakan, "Kurdi sangat, sangat khawatir, tidak hanya dari tingkat kepemimpinan, tetapi juga rakyat dan publik" tentang masuknya Turki ke Suriah.

Namun, beberapa pihak meragukan apakah aksi militer Turki merupakan ancaman yang akan segera terjadi.

Mouaz Moustafa, direktur eksekutif Satuan Tugas Darurat Suriah yang berpusat di Washington, baru-baru ini kembali dari Damaskus tempat ia mencari tahanan Amerika Austin Tice.

"Orang-orang mungkin membesar-besarkan masalah dengan menyerukan sanksi kepada sekutu NATO sementara kita belum melihat adanya operasi militer besar oleh Turki di Suriah timur laut," katanya.

Minggu ini, Turki menunjuk kuasa usaha sementara untuk menjalankan kedutaannya di Damaskus , setelah kepala intelijen Ankara Ibrahim Kalin mengunjungi ibu kota Suriah.

Moustafa mengatakan pertunjukan keterlibatan seperti itu akan sangat penting dalam membangun stabilitas di Suriah, termasuk di timur laut.

"Saya pikir semuanya kembali kepada pemerintahan baru Damaskus. Apakah mereka akan mampu membuat semacam kesepakatan dengan SDF, YPG [Unit Pertahanan Rakyat Kurdi], elemen PKK [Partai Pekerja Kurdistan], dan memastikan keamanan dan stabilitas Suriah timur laut, bersama dengan seluruh negara dan memastikan tidak ada kejahatan terhadap Kurdi atau bagian lain dari mosaik Suriah," katanya kepada The National.

Namun, Saeed mengatakan kalau pasukan Turki tidak berada di perbatasan “untuk berpiknik”.

Namun, ia juga menekankan: “Turki memiliki peluang yang sangat bersejarah untuk berdamai dengan Kurdi di Suriah, dengan cara yang sama … Presiden Erdogan mampu mengubah kebijakan Turki terhadap Kurdi di Irak. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Akan ada banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan Turki untuk datang dan berinvestasi di Rojava, alih-alih membuat ancaman militer ini, yang akan menimbulkan ketidakstabilan.”

Faktor Trump

Pemerintahan baru di Washington dapat semakin memperumit sikap AS terhadap Suriah dan Turki.

Presiden terpilih Donald Trump , yang akan mulai berkuasa bulan depan dan telah menunjukkan pendekatan yang lebih tidak ikut campur terhadap Suriah, menyebut penggulingan Al Assad sebagai “pengambilalihan kekuasaan secara tidak bersahabat” yang diatur oleh Turki.

"Saya pikir Turki sangat cerdas... Turki melakukan pengambilalihan yang tidak bersahabat, tanpa banyak nyawa yang hilang. Saya dapat mengatakan bahwa Assad adalah seorang tukang jagal, apa yang dia lakukan terhadap anak-anak," tambah presiden terpilih  AS dari partai Republik itu.

Trump mengindikasikan, ragu untuk terus mempertahankan kehadiran kecil pasukan Washington di Suriah, dan mencoba menarik diri sepenuhnya selama masa jabatan presiden pertamanya.

Saeed mengatakan kalau tindakan seperti itu tidaklah bijaksana.

"Nilai yang diperoleh AS dan negara-negara Barat sungguh tinggi dan besar, karena pasukan AS ada di sana untuk melakukan intelijen dan juga memberikan dukungan bagi para pejuang Kurdi... Jika AS menarik diri, tentu saja, itu akan membuka jalan bagi ISIS untuk kembali."

Analisis lain menyerukan pemikiran ulang mengenai misi anti-ISIS Washington setelah jatuhnya rezim Assad, termasuk mantan duta besar AS untuk Damaskus, Robert Ford.

"Pasukan yang dipimpin YPG telah gagal mengalahkan kekuatan ISIS yang bertahan lama. Setelah enam tahun, saatnya bagi Amerika untuk memikirkan kembali strateginya," tulis Ford dalam sebuah posting di X sebagai tanggapan atas ancaman sanksi para senator.

Reuters mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler yang mengatakan bahwa “dalam periode baru, organisasi teroris PKK/YPG di Suriah cepat atau lambat akan dilenyapkan”.

Turki Tak Lihat Tanda Kebangkitan ISIS

Bertentangan dengan penilaian Washington, Guler mengatakan Turki tidak melihat tanda-tanda kebangkitan ISIS di Suriah.

Bagi Moustafa, keterlibatan internasional dengan pemerintahan baru pada akhirnya akan menjadi penting bagi Suriah dan bagi kepentingan regional AS di sana.

"Suriah tidak akan menjadi negara demokrasi dalam waktu semalam. Namun, Suriah sekarang adalah negara Arab yang paling dekat dengan demokrasi dibandingkan negara Arab lainnya. Itu fakta, dan janji-janji pemerintah serta tindakan mereka sungguh meyakinkan," katanya.

“Pemerintahan baru di Damaskus layak mendapatkan dukungan masyarakat internasional untuk membantu mereka dalam perjalanan menuju republik yang demokratis, bukan hanya terus mendengar kekhawatiran dan menyebut semua warga Suriah sebagai teroris padahal mereka sendiri telah membebaskan negara mereka dari para teroris.”

Pada hari Kamis, para petinggi Demokrat di komite urusan luar negeri Senat dan DPR memperkenalkan sebuah resolusi yang “menekankan pentingnya melindungi kelompok minoritas agama dan etnis, termasuk Kurdi Suriah, Yazidi, dan Chaldea” di Suriah, dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan.

Resolusi tersebut mencatat kalau "pasukan oposisi Suriah telah berulang kali mengisyaratkan niat mereka untuk menghormati hak dan martabat kaum minoritas agama dan etnis di Suriah, tetapi ada beberapa insiden di mana anggota kaum minoritas tersebut melarikan diri dari rumah mereka, sementara ada kekerasan dan pengusiran yang terdokumentasikan terhadap komunitas Kurdi oleh unsur-unsur Tentara Nasional Suriah".

(oln/thentnl/*)