TRIBUNNEWS.COM - Sehari sebelum kemungkinan shutdown pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak rencana baru Presiden terpilih Donald Trump yang bertujuan untuk mendanai operasi pemerintah dan menangguhkan pagu utang.

Penolakan ini semakin mendekatkan pemerintah AS pada shutdown, yang bisa terjadi akhir pekan ini, kecuali Kongres segera membuat rencana anggaran baru dan bertindak cepat.

Dikutip dari NBC News, pendanaan federal diperkirakan akan berakhir pada pukul 12:01 dini hari, Sabtu (21/12/2024), kecuali ada kesepakatan yang tercapai sebelum waktu tersebut.

Ada perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik terkait kebijakan anggaran, seperti yang dilaporkan oleh AP News dan ABC News.

Penolakan ini terjadi setelah Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik menolak tuntutan mendadak dari Trump.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan secara tergesa-gesa, anggota parlemen gagal mencapai ambang batas dua pertiga yang dibutuhkan untuk pengesahan.

Hasilnya menunjukkan penolakan yang jelas, dengan 174 suara menolak dan 235 suara mendukung.

Ketua DPR, Mike Johnson, yang mengusulkan rencana tersebut, menyatakan tekadnya untuk mengevaluasi kembali rencana itu sebelum batas waktu tengah malam pada hari Jumat.

"Kami akan berkumpul kembali dan menemukan solusi lain, jadi tunggu saja," kata Johnson setelah pemungutan suara.

Penolakan ini menjadi kemunduran besar bagi Trump dan sekutunya, termasuk miliarder Elon Musk.

Musk mengkritik kompromi bipartisan yang telah dicapai antara Partai Republik dan Demokrat untuk mencegah shutdown pemerintah menjelang Natal.

Baca juga: Pemerintah AS Terancam Shutdown pada 21 Desember, Karyawan Federal Akan Bekerja Tanpa Digaji

Keputusan ini memberikan gambaran awal mengenai pergolakan politik yang mungkin terjadi ketika Trump kembali ke Gedung Putih dengan kontrol DPR dan Senat yang dikuasai oleh Partai Republik.

Selama masa jabatannya yang lalu, Trump memimpin shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah pada Natal 2018, dan mengganggu proses legislatif pada 2020 dengan menggagalkan RUU bantuan COVID bipartisan.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara pada Kamis (19/12/2024), Trump mengumumkan keberhasilan dalam mengajukan paket baru yang akan menjaga pemerintah tetap beroperasi selama tiga bulan lagi.

Paket tersebut juga mencakup tambahan bantuan bencana senilai $100,4 miliar dan memungkinkan lebih banyak pinjaman hingga 30 Januari 2027.

"Ketua Dewan Mike Johnson dan DPR telah mencapai kesepakatan yang sangat baik," ujar Trump.

Namun, negosiasi internal di Partai Republik menemui penolakan dari Partai Demokrat, yang tidak terburu-buru untuk memenuhi tuntutan Trump atau Musk.

Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries menegaskan bahwa Demokrat tetap berpegang pada kesepakatan awal dengan Johnson dan menyebut usulan baru tersebut sebagai "menggelikan".

Selama beberapa hari menjelang pemungutan suara, Johnson berjuang mencari cara agar rencana Trump diterima oleh anggota parlemen, sambil mempersiapkan kantor federal untuk kemungkinan shutdown.

Proposal baru yang diajukan memotong RUU setebal 1.500 halaman menjadi 116 halaman, dengan menghapus sejumlah tambahan yang kontroversial.

Trump juga menekankan pentingnya rencana ini agar Johnson tetap bisa menjadi juru bicara untuk Kongres yang akan datang.

"Siapa pun yang mendukung RUU yang tidak mengatasi masalah pagu utang harus diprioritaskan dan disingkirkan," ujar Trump.

Reaksi Partai Demokrat dan Anggota DPR

Partai Demokrat menyambut baik penolakan ini.

Ketua DPR Demokrat Katherine Clark menyatakan bahwa situasi ini adalah penutup yang tepat setelah salah satu sesi Kongres yang paling tidak produktif.

“Kita kembali berada dalam kekacauan,” kata Clark, sambil merinci kerugian yang akan ditimbulkan dari shutdown pemerintah terhadap rakyat Amerika.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer juga menekankan perlunya kembali ke perjanjian bipartisan untuk menghindari shutdown.

Perdebatan di DPR semakin memanas, dengan anggota parlemen saling menyalahkan atas kekacauan ini.

Penolakan terhadap rencana Trump membuat situasi di DPR semakin tidak stabil, sementara tantangan untuk mencapai kesepakatan anggaran yang berkelanjutan semakin meningkat.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani, Tiara)