TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin baru Suriah yang juga pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed al-Julani yang saat ini dikenal dengan Ahmad Al Sharaa mengatakan larangan kepemilikan senjata tanpa izin negara.

Hal tersebut diumumkan oleh Sharaa saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan pada Minggu (22/12/2024).

"Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya senjata di negara ini yang berada di luar kendali negara, baik dari faksi revolusioner maupun faksi yang ada di wilayah SDF," imbuhnya, mengacu pada Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, dikutip dari Al-Arabiya.

Keputusan ini diambil oleh Sharaa tepat sehari setelah mengadakan pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu (21/12/2024).

Pertemuan tersebut membahas tentang struktur baru militer Suriah.

Faksi-faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara.

Sebelumnya, Sharaa telah berupaya meyakinkan kaum minoritas di dalam negeri dan pemerintah di luar negeri bahwa pemimpin sementara negara itu akan melindungi semua warga Suriah, serta lembaga-lembaga negara.

Dalam pertemuannya dengan anggota komunitas Druze pada Senin, ia mengatakan semua faksi bersenjata akan "dibubarkan dan para pejuangnya dilatih untuk bergabung dengan jajaran kementerian pertahanan."

"Semua akan tunduk pada hukum," imbuhnya, dikutip dari Asharq Al-Aawsat.

Ia juga menekankan perlunya persatuan di negara multietnis dan multiagama.

"Suriah harus tetap bersatu. Harus ada kontrak sosial antara negara dan semua agama untuk menjamin keadilan sosial," katanya.

Pertemuan Sharaa dan Menlu Turki

Baca juga: Pemimpin Druze Lebanon Bertemu Pemimpin HTS Bahas Era Baru Hubungan Lebanon-Suriah

Dalam foto yang dibagikan oleh kementerian menunjukkan Menlu Turki, Fidan dan Sharaa saling berpelukan dan berjabat tangan.

Dalam pertemuan tersebut, Fidan dan Sharaa membahas tentang perlunya persatuan dan stabilitas Suriah.

Tidak hanya itu, keduanya juga menyerukan pencabutan semua sanksi Internasional terhadap Suriah.