Faksi-faksi Suriah yang Dilatih AS Menunggu Peran Mereka Pasca-rezim

TRIBUNNEWS.COM- Seorang pejabat senior militer AS mengatakan bahwa perluasan peran AS di Suriah akan memerlukan dialog dengan pemerintahan Suriah yang baru.

Sebuah laporan oleh NPR menulis bahwa ketika Salim Turki al-Anteri memimpin pasukan oposisi ke medan perang melawan pasukan rezim di Suriah selatan awal bulan ini, ia berhadapan dengan bekas unit tanknya sendiri.

Anteri, seorang kolonel dan komandan Tentara Pembebasan Suriah (SFA), pasukan oposisi kecil yang dilatih oleh AS sebelum jatuhnya rezim Suriah sebelumnya, berbicara dengan NPR dari markasnya di dekat pos militer AS yang terpencil di Suriah selatan. 

Al-Anteri telah bergabung dengan ISIS di mana ia menjabat sebagai Emir, dan kemudian meninggalkannya untuk bergabung dengan SFA yang dilatih AS di kemudian hari pada tahun 2017.

Unitnya, yang terdiri dari sekitar 600 pejuang, merupakan salah satu dari puluhan mantan kelompok oposisi yang menunggu integrasi ke dalam pasukan keamanan Suriah yang baru. Peran mereka di masa depan akan ditentukan di bawah Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).

Pangkalan pendudukan di al-Tanf, yang awalnya didirikan oleh Pasukan Khusus AS, telah memainkan peran penting dalam melatih pejuang oposisi Suriah, termasuk kelompok Anteri. 

Terletak sekitar 200 mil dari Damaskus di jalan raya utama menuju Baghdad, pangkalan ini melambangkan keterlibatan AS yang luas di wilayah tersebut .

Rezim Suriah runtuh dalam serangan cepat oleh pasukan oposisi pada bulan Desember, menguasai negara itu dengan perlawanan minimal setelah lebih dari satu dekade perang saudara.

Anteri mengaitkan kurangnya perlawanan dari tentara rezim yang dihadapi pasukannya dengan kesadaran mereka akan dukungan AS terhadap SFA. 

Selain mengenakan lencana dengan lambang Suriah, Anteri memerintahkan para pejuangnya untuk menyertakan lencana berbendera Amerika, NPR menyoroti.

Keterlibatan AS di Suriah bergantung pada kebijakan pemerintahan Trump yang akan datang.

Sejak memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah pada tahun 2012, AS telah mempertahankan pangkalan pendudukan di Suriah selatan dan timur di luar otoritas hukum Suriah di bawah koalisi pimpinan AS yang diduga dibentuk untuk melawan ISIS.

NPR mengutip seorang pejabat senior militer AS yang mengatakan bahwa perluasan peran AS di Suriah akan memerlukan dialog dengan pemerintahan Suriah yang baru.

"Kami tidak ingin sekadar berkeliaran di Suriah," kata pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena ia tidak berwenang berbicara di depan umum. 

"Akan lebih baik jika kita memahami apa yang mereka rasakan mengenai hal itu dan membuka diskusi tersebut dengan mereka sebelum kita melakukan apa pun."

Sambil menunggu diskusi tersebut, AS berencana untuk terus melancarkan serangan udara terhadap ISIS dan mendukung pasukan Suriah yang dilatih dan diberi nasihat, ungkapnya.

Masa depan keterlibatan AS juga bergantung pada keputusan kebijakan oleh pemerintahan Trump yang akan datang, tambah laporan itu.

Disebutkan bahwa pembubaran koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS, yang dipimpin oleh pemerintah Irak, akan digantikan oleh perjanjian bilateral. 

Berdasarkan perjanjian saat ini, pasukan AS akan tetap berada di Irak yang dikuasai pemerintah federal hingga akhir tahun ini dan di wilayah Kurdistan Irak hingga akhir tahun 2026.

Sementara itu, kehadiran pasukan AS yang berkelanjutan di Suriah timur laut berfungsi untuk melindungi ladang minyak di wilayah tersebut.

Meskipun ISIS telah melemah secara signifikan sejak menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah pada tahun 2014, kelompok tersebut masih memiliki kehadiran di Suriah, termasuk di dekat kota bersejarah Palmyra, kampung halaman Anteri.

Saat perkembangan ini berlangsung, mantan kelompok oposisi seperti Anteri menunggu keputusan mengenai peran mereka dalam kerangka keamanan nasional yang sedang berkembang. Laporan NPR menyimpulkan.

SUMBER: AL MAYADEEN