TRIBUNNEWS.COM - Gebrakan terbaru Israel bakal membuat warga Gaza yang dilanda perang semakin terpuruk.

Israel baru-baru ini berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kepada warga Gaza.

Pengurangan aliran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza ini bakal mulai diberlakukan ketika Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Hingga hari ini, Israel masih terus mendistribusikan bantuan sesuai keinginan Presiden Joe Biden.

Namun, pihak Israel mengatakan kebijakan itu dapat berubah setelah Donald Trump dilantik.

"Sangat diragukan apakah jumlah bantuan yang dibawa ke Gaza hari ini akan sama dengan jumlah yang akan masuk di bawah pemerintahan Trump," kata sumber politik Israel, dikutip dari The Jerusalem Post.

Sumber tersebut mengatakan, jika keputusan pengurangan pasokan bantuan itu diambil, maka nantinya Israel akan melakukan koordinasi dengan pemerintah baru.

Akan tetapi dengan pemahaman, jika situasi di Gaza tidak berubah, Hamas akan tetap berkuasa.

Israel sebelumnya mempertimbangkan untuk menggunakan IDF atau perusahaan swasta untuk mengambil alih pembagian makanan kepada warga Palestina guna mengambil alih kendali pasokan makanan Gaza dari Hamas.

Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza sejak dimulainya perang.

COGAT adalah unit Kementerian Pertahanan yang mengawasi pelaksanaan kebijakan sipil pemerintah di Tepi Barat dan Gaza.

Baca juga: Abaikan Kritik Internasional Terkait Perang Gaza, Biden Akan Kirim Senjata Lagi ke Israel

Bantuan ini dibawa ke Gaza dengan 63.416 truk dan 10.272 palet, menurut COGAT.

Pembicaraan Gencatan Senjata Kembali Digelar

Delegasi Israel  tiba di Ibu Kota Qatar, Doha, pada Jumat (3/1/2025), untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

Hamas juga mengatakan negosiasi tidak langsung akan dilanjutkan di Doha, Qatar, pada hari Jumat, menekankan "keseriusannya" untuk mencapai kesepakatan.