Hal ini pula yang dikabarkan membuat Hizbullah mau menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan Israel per 27 November 2024 silam selama 60 hari dengan Israel.

Namun, Hizbullah mencurigai ada upaya Israel untuk menyusupi kekuatan-kekuatan lain di Lebanon untuk melemahkan gerakan tersebut, termasuk ke dalam pemerintah Lebanon itu sendiri.

Pendudukan Israel di sejumlah teritorial Lebanon, khususnya di wilayah Selatan, dekat perbatasan, dituduh dibarengi dengan aksi politis mereka memengaruhi pemerintah Lebanon untuk melemahkan Hizbullah.

Belakangan, muncul wacana agar Hizbullah dilucuti persenjataannya sebagai bagian dari perpanjangan kesepakatan gencatan senjata.

Wacana ini langsung ditolak Hizbullah. 

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menyatakan, bersumpah, "Kami akan terus melawan sampai kami membebaskan wilayah kami."

"Perlawanan masih kuat, berpengaruh, dan menghalangi tujuan musuh," katanya.

Dia menekankan kalau "Perlawanan memiliki kapasitas pencegahan."

Qassem juga menanggapi wacana pelucutan senjata Hizbullah oleh pihak ketiga, termasuk oleh Tentara Lebanon dan Pasukan PBB (UNIFIL), sebagai upaya Israel melemahkan gerakan perlawanan Lebanon tersebut.

Baca juga: Game On, Hizbullah Bersumpah Pembalasan Besar-besaran atas Pelanggaran Israel Saat Gencatan Senjata

"Kami mencegah proyek Israel untuk mengakhiri perlawanan kami," katanya.

Dia mewanti-wanti, Hizbullah bisa saja menggulirkan penggulingan rezim di Lebanon seperti yang terjadi di Suriah.

"Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon," katanya, seraya menambahkan bahwa "Pimpinan Perlawanan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya tepat waktu."

“Kemampuan kami mencegah rezim Israel melanjutkan agresinya terhadap Lebanon,” tegasnya.

Ia memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dengan mencatat bahwa "Tidak ada aturan atau jadwal khusus untuk tindakan perlawanan."